Dari Sebab Itu Korban Mafia Tanah, Warga Cianjur Minta Tolong AHY

JAKARTA – Ridwan, warga Cianjur, Jawa Barat mendatangi Kantor Pembantu Pemimpin Negara Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ridwan mengadukan nasibnya yang diduga Dari Sebab Itu korban mafia tanah.

Hak atas tanahnya seluas kurang lebih 1,28 hektare, hingga kini tak juga dia miliki. “Kita menyampaikan pengaduan atas pengabaian kewajiban dan/atau Kartu Peringatan larangan Di Syarat perundang-undangan Dari instansi Yang Terkait Bersama. Lantaran diduga ada indikasi keterlibatan mafia tanah memengaruhi penanganan dan penyelesaiannya,” ujar kuasa hukum Ridwan, Emanuel R Pandega, Sabtu (22/6/2024).

“Kita minta atensi kepada BPN, khususnya Satgas Anti Mafia Tanah Pada permasalahan hukum klien kami yang sampai Di ini belum ada penyelesaian secara konkret,” imbuhnya.

Emanuel menjelaskan, Perkara Pidana ini bermula Di sengketa terjadi atas kepemilikan tanah yang kini Akansegera dibangun pusat perbelanjaan itu. Kliennya pun menempuh jalur hukum hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang akhirnya dimenangkan Ridwan. “Sudah final berdasarkan putusan PK Nomor 160/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007,” ucapnya.

Tetapi Di upaya PK berlangsung, lanjut dia, ada sejumlah gugatan Bersama objek dan subjek yang sama Dari pihak lawan. Hingga akhirnya Perkara Pidana itu inkrah Bersama putusan PK pula. “Putusan PK Nomor 245/Pdt/2011 tanggal 20 Februari tahun 2011 kita dikalahkan. Agar terjadilah dua produk hukum yang saling bertentangan,” kata Emanuel.

Sambil, Ridwan menjelaskan pihaknya telah mengajukan balik nama kepemilikan lahan Hingga BPN setempat usai Berhasil PK. Tetapi upaya itu tak berjalan sesuai harapan. “Tahun 2012 kita sudah ajukan Hingga BPN Untuk balik nama, tapi Hingga sana itu ditunda-tunda terus, Bersama alasan ada Perkara Pidana yang lain,” kata dia.

Atas itu, Ridwan menduga ada mafia tanah Hingga balik Perkara Pidana lahan tersebut. Karenanya ia bersama kuasa hukum mengadu Hingga AHY.

“Lantaran sudah PK sudah dieksekusi, sudah selesai seharusnya tapi ditunda-tunda tunggu putusan, yang saya kira ini sudah ada permainan mafia tanah. Hingga Di putusannya juga diduga melanggar hukum Kegiatan,” kata dia.

“Semoga Pembantu Pemimpin Negara AHY Memberi atensi Pada pengaduan kami dan hak-hak hukum objek sengketa yang telah dimenangkan klien kami itu bisa dilaksanakan,” sambung Emanuel.

Ridwan berharap Hingga Didepan ada Aturan Pidana Untuk hakim yang menyalahgunakan Kitab Undang-undang Hukum Kegiatan Pidana (KUHAP), bukan sebatas Hukuman Politik administrasi. Sebab Ridwan menduga ada hukum Kegiatan yang dilanggar Di putusan hakim yang merugikan pihaknya.