Gerakan Buruh Bersama Rakyat Bakal Aksi Keluhan Masyarakat Kantor Jokowi, Desak Batalkan Tapera

JAKARTA – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Akansegera Melakukan Aksi Keluhan Masyarakat Di Di Istana Kepresidenan, Jakarta Di Kamis (27/6/2024). Mereka Akansegera mendesak Ri Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Langkah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pimpinan Kolektif Gebrak Sunarno mengatakan alasan pihaknya Akansegera Melakukan Aksi Keluhan Masyarakat bersama sejumlah organisasi buruh Sebab pengesahan PP Tapera merupakan undang-undang yang terlihat kejar target Di Wakil Rakyat Sebagai segera dijadikan aturan hukum Untuk menghimpun uang rakyat kecil.

“Di hal implementasi atau pelaksanaan (Pada ini) menuai respons buruk Di rakyat Indonesia dan berujung Di gelombang Aksi Keluhan Masyarakat penolakan besar Di seluruh elemen gerakan Komunitas sipil,” ucap Sunarno Pada konferensi Di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Senin (24/6/2024).

Lanjutnya, Sunarno mengatakan alasan logis Prototipe Tapera sejatinya tidak Mengadakan atau memproyeksikan pembangunan perumahan rakyat, Tetapi lebih kepada menghimpun uang rakyat Sebagai dikelola dan diinvestasikan Di jenis sektor keuangan.

“Seperti surat berharga Negeri, obligasi dan sejenisnya. Analisis umum Di gerakan Komunitas sipil adalah uang yang dihimpun tersebut erat kaitannya Sebagai digunakan Di pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional serta Langkah-Langkah rezim Lanjutnya,” tutur Sunarno.

Untuk kelas buruh Tapera Akansegera Lebih jauh Di hidup layak Sebab potongan wajib iuran, kata Sunarno, asuransi Kesejaganan dan tenaga kerja (BPJS TK/KS), Pajak Lainnya Penghasilan, PPN Di Produk dan jasa, potongan koperasi, dan lainnya menambah beban yang sangat berat Di kenaikan upah yang tidak signifikan. “Di 0,1 hingga 0,3% (berdasarkan PP 51 tahun 2023 Tentang Pengupahan) Agar Mutu upah Lebih jatuh dan biaya hidup Lebih tinggi,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Gebrak menuntut lima hal Di Aksi Keluhan Masyarakat yang Akansegera berlangsung Di Kamis mendatang:

1. Menuntut Ri Jokowi Sebagai mencabut Undang-Undang Tapera beserta seluruh peraturan turunannya,