Wakil Ketua Wakil Rakyat RI Korinbang, Rachmat Gobel mengatakan, tumbangnya sejumlah industri Di negeri dan maraknya pemutusan hubungan kerja (Pemecatan Karyawan) secara masif Menunjukkan ada masalah Di pengelolaan Peningkatan Ekonomi. Foto/Dok
“Terutama tak hadirnya hati Ke sebagian pengambil Keputusan Di pemerintahan. Pancasila dan NKRI harga mati hanya ada Di mulut, tapi tak meresap Di hati dan tak mewujud Di amal perbuatan,” katanya, Senin (24/6/2024).
Hal itu ia sampaikan Menyambut Baik bersibalas pernyataan Di Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani dan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Di Di Itu juga terlihat Ke perubahan berkali-kali peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden perdagangan.
Seperti diberitakan sejumlah media, terjadi Pemecatan Karyawan yang masif Di industri tekstil. Sebelumnya Itu industri garmen sudah lebih dulu Merasakan kemerosotan akibat Genangan Air Pembelian Barang Di Luar Negeri Busana Karena Itu maupun Pembelian Barang Di Luar Negeri Busana bekas.
Menyambut Baik soal Genangan Air tekstil, Menkeu menyampaikan bahwa hal itu terjadi akibat oversupply Di luar negeri dan praktik dumping, yang diketahui dilakukan China. Hal itu berakibat banjirnya produk tekstil Di Indonesia.
Pernyataan itu ditanggapi Menperin. Ada inkonsistensi Di pernyataan dan tindakan Ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Untuk Berjuang Di praktik dumping tersebut Indonesia telah Memperoleh instrumen regulasi berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).
Masa berlaku regulasi ini sudah berakhir Sebelum 2022, Tetapi hingga kini belum diperpanjang Menkeu. Padahal Menperin sudah mengajukan usulan Di Menkeu Untuk perpanjangan tersebut.
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengaku sudah tiga kali bersurat Di Kemenkeu Untuk audiensi, Tetapi tak kunjung ditanggapi. Tahun 2024 saja, diperkirakan sudah ada 13.800 orang yang terkena Pemecatan Karyawan.
“Sebetulnya pemerintah itu memegang amanat rakyat sendiri atau amanat rakyat Negeri lain?” kata Gobel.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Pengambil Keputusan Tak Punya Hati