Penggunaan uang Bangsa sebesar Rp71 triliun yang diambil Di Biaya Pendapatan Belanja Bangsa (APBN) Untuk makan bergizi gratis, apakah Berpotensi Untuk mengganggu fiskal Bangsa?. Foto/Dok
“Menurut saya (Biaya 71 triliun Untuk Makan Bergizi Gratis) masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said.
Said menyebut, angka pembiayaan tersebut merupakan angka yang Dari awal diharapkan Dari Banggar ketika mencermati apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Menkeu (Pembantu Kepala Negara Keuangan) dan gugus tugas transisi Di Kepala Negara terpilih.
Pasalnya kata dia, sempat terhembus berbagai spekulasi Yang Berhubungan Di besarnya Biaya Untuk Langkah makan bergizi gratis tersebur hingga menembus Rp430 triliun Di tahun 2025 ini.
Legislator PDIP itu meyakini, Prabowo sebagai Kepala Negara terpilih tentu sudah melakukan perhitungan yang teliti Yang Berhubungan Di Di situasi fiskal Indonesia Untuk merealisasikan Langkah-programnya. Penyusunan Biaya Pendapatan Belanja Bangsa atau APBN 2025 juga Berencana dilakukan Di Mengkaji keleluasaan penggunaan Biaya Dari pemerintahan Terbaru.
“Untuk pembahasan kemarin Di Panja RKP dan Sebelumnya Di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Keputusan Fiskal memang ada keleluasaan Untuk pemerintah yang Berencana datang Untuk mempergunakan Biaya sesuai visi misi yang menjadi komitmen bapak Kepala Negara terpilih,” ujarnya
Lebih Jelas, Said menyampaikan, bahwa kejelasan Biaya Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun tersebut Berencana masuk Untuk komponen belanja pusat dan termuat Untuk nota keuangan APBN 2025 yang Berencana disampaikan Kepala Negara Ke tanggal 16 Agustus mendatang.
“Persoalannya tinggal kementerian mana (yang Berencana menjelaskan)? Apakah Kemensos? Apakah itu Kementerian Pembelajaran? Apakah itu Kementerian Kesejaganan, itu kewenangan pemerintah,” pungkasnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Bangsa Rp71 Triliun, Bakal Mengganggu Fiskal?
