Bakteri Pemakan Daging Mewabah Hingga Jepang, Kemenkes Pastikan Indonesia Aman

JAKARTA – Kementerian Kesejaganan (Kemenkes) RI angkat bicara Yang Berhubungan Bersama kekhawatiran Komunitas Berencana bakteri pemakan daging atau Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS) yang Di mewabah Hingga Jepang. Hingga Pada ini, belum ada Peristiwa Pidana Hukum STSS yang ditemukan Hingga Indonesia.

Hal ini ditegaskan Bersama Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi. Sampai Pada ini Kemenkes terus Meninjau situasi Lewat surveilans sentinel Influenza Like Illness (ILI) – Severe Acute Respiratory Infection (SARI) dan pemeriksaan genomik.

“Kalau sampai Pada ini Hingga Indonesia belum ada laporan ya Sebagai Peristiwa Pidana Hukum bakteri pemakan daging,” kata dr. Siti Nadia Tarmizi Di keterangan resminya Terbaru-Terbaru ini.

Seperti diketahui, Jepang Di dilanda Penyakit Menyebar sindrom syok toksik streptokokus (STSS), yang disebabkan Bersama bakteri Streptococcus pyogenes kelompok A. Tercatat, Peristiwa Pidana Hukum bakteri pemakan daging ini telah melampaui 1.000 dan menjadi perhatian Dunia.

Bakteri ini dijuluki pemakan daging Lantaran dapat menghancurkan kulit, lemak, dan jaringan Hingga Di otot Di waktu singkat. Penularan STSS terjadi Lewat pernapasan dan droplet atau percikan ludah serta lendir Bersama penderita.

Peristiwa Pidana Hukum STSS yang dilaporkan Hingga Jepang umumnya muncul Bersama Tanda-Tanda faringitis atau peradangan Di tenggorokan atau faring. Penyakit Menyebar bakteri ini bisa berakibat fatal Lantaran pasien dapat Merasakan sepsis dan gagal multiorgan.

Akan Tetapi, penyebabnya masih belum diketahui secara pasti Lantaran Tanda-Tanda STSS biasanya ringan. Di Itu, Kepuasan ini dapat sembuh Bersama sendirinya Di waktu singkat.

Hingga sisi lain, Jepang telah melaporkan Peristiwa Pidana Hukum Penyakit Menyebar bakteri pemakan daging ini Di sistem notifikasi surveilans Dari 1999. Di 2023, terdapat 941 Peristiwa Pidana Hukum, dan angka ini Menimbulkan Kekhawatiran menjadi 977 Peristiwa Pidana Hukum Di Juni 2024.