Dana Denda Rp1 T Bersama 10 Juta Tilang ETLE Jakarta Diperjuangkan

—

Jumlah Kartu Kuning lalu lintas yang direkam Bersama sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Hingga Jakarta tembus 10 juta per bulan. Indonesia Traffic Watch (ITW) Meramalkan jika diasumsikan tiap Kartu Kuning mesti membayar denda minimal Rp100 ribu maka pendapatan Negeri tembus Rp1 triliun per bulan.

Edison Siahaan Ketua Presidium ITW menjelaskan akumulasi Rp1 triliun itu berdasarkan data pelanggar yang diungkapkan Bersama Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman.

Di Aturantertulis No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ada 45 Pasal tentang Syarat pidana kurungan atau denda, tertera denda tertinggi Ke Pasal 273 ayat 3 sebesar Rp 120 juta dan denda terendah Ke Pasal 299 sebesar Rp100 ribu.

“Bila dihitung jumlah pelanggar Hingga Jakarta sebulan mencapai 10 juta Bersama denda terendah Rp100 ribu, maka jumlah pendapatan Negeri bukan Iuran Wajib (PNBP) Bersama denda tilang mencapai Rp1 triliun per bulan,” kata dia Di keterangannya, Selasa (9/7).

Pendapatan itu disorot hanya diperoleh Bersama menyiapkan sebanyak 127 ETLE statis dan 10 ETLE mobile yang dimiliki Polda Metro Jaya. Ia lantas mempertanyakan bagaimana pengelolaan dana Bersama denda tersebut.

“Sungguh menuai banyak pertanyaan, sebab Hingga Ditengah kesemrautan lalu lintas yang potensi menimbulkan beragam permasalahan, justru menghasilkan pendapatan Rp1 triliun per bulan. Lalu bagaimana pengelolaan dana Bersama denda tersebut,” kata dia.

Meski terbaca nilai fantastis perlu dipahami tak semua Kartu Kuning lalu lintas yang terekam ETLE perlu membayar denda. Produk bukti berupa foto atau video Bersama Perekamgambar ETLE Berencana divalidasi dulu Bersama kepolisian, jika valid maka surat konfirmasi tilang bakal dikirim Hingga pemilik kendaraan yang dipakai melakukan Kartu Kuning.

Surat konfirmasi itu perlu ditanggapi pemilik kendaraan Di delapan hari. Pemilik kendaraan punya opsi mengonfirmasi atau membantah, tetapi jika diabaikan maka bakal Dikatakan melakukan Kartu Kuning.

Setelahnya mengonfirmasi maka proses Lanjutnya adalah mengurus tilang sampai pembayaran denda tergantung jenis Kartu Kuning. Bila pilihannya adalah membantah dan alasannya diterima kepolisian maka tak perlu membayar denda. 

Edison mengatakan akumulasi 10 juta Kartu Kuning lalu lintas itu berasal Bersama berbagai jenis penyimpangan seperti dijelaskan Latif Hingga keterangan resminya. Mulai Bersama melawan arus, melanggar rambu, tidak menggunakan helm hingga sabuk pengaman.

Hal ini disebutnya sebagai potret nyata kesadaran tertib berlalu lintas masih sangat rendah. Setelahnya Itu kepatuhan Pada aturan lalu lintas masih belum bertumbuh baik.

Hingga Di itu Edison menjelaskan maraknya penindakan tilang belum Memberi dampak signifikan Pada ketertiban lalu lintas.

Ia meminta segera dievaluasi apabila Aturan dan upaya yang telah lama dilakukan tak Memberi dampak Hingga jalan raya, terlebih jumlah pelanggar terus bertambah.

“Justru muncul kesan, penindakan hanya Untuk mengisi pundi-pundi PNBP Bersama sektor denda tilang,” kata dia.