Bali “Dijajah” Turis Asing, Warlok Tak Boleh Karena Itu Penonton!

Wisata Internasional Bali dinilai Lagi tak baik-baik saja, Malahan ada yang menyebut Pulau Dewata dijajah turis Asing. Warga lokal diminta Sebagai tidak hanya menjadi penonton.

Penilaian pengelolaan Wisata Internasional Bali amburadul itu disuarakan Didalam Mantan Kepala Negara RI Megawati SUkarno Putri. Dia menyebut kafe dan tempat Tempat Hiburan Ke Bali menjadi sarang peredaran Narkotika.

Ke Di Itu, muncul “New Moscow” Ke peta yang lokasi wilayahnya adalah Canggu. Wanda Ponika, pendiri Wanda House of Jewels, Melewati salah satu unggahannya Ke media sosial, Malahan menyebut Bali dijajah turis Asing Lantaran banyak WNA yang memulai Usaha dan bekerja Didalam visa turis.

Ungkapan Bali yang kini “dijajah” Didalam WNA ditanggapi Didalam pemerhati Wisata Internasional sekaligus Guru Besar Wisata Internasional Universitas Udayana, Prof. Dr. Drs. I Putu Anom, M.Par. Dia menyebut, penjajahan ini bermakna bahwa perekonomian warlok sudah mulai “direbut’ Didalam WNA yang mulai berbisnis Ke Bali.

“Orang Asing atau WNA ini kan wisatawan dan tidak boleh bekerja atau berbisnis Ke Daerah tujuan wisata. Karena Itu dijajah ini bermakna ekonomi lokal kita sudah mulai diambil,” kata dia.

Menurut Anom, kini WNA sudah mulai merambah beberapa usaha Ke Daerah wisata, seperti penyewaan sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua dan membangun properti. Dia menyebut, permasalahan ini bermula Didalam kurang ketatnya pengawasan Didalam pihak berwenang Di perilaku wisatawan.

“Pengawasan Didalam pemerintah kurang ketat, baik Didalam provinsi hingga Ke desa adat. Terkadang ada oknum warlok yang mau bekerja sama Didalam WNA, Karena Itu WNA bisa berbisnis Ke Bali. Mulai ada yang menyewakan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan membangun properti, Karena Itu itu wajib diawasi,” tutur dia.

Merespons kekhawatiran warga Bali, Anom menjelaskan solusi Didalam “penjajahan ekonomi” ini terletak Ke tangan pemerintah dan warlok Bali. Pemerintah harus tegas dan warlok tak boleh Karena Itu penonton Ke Daerah sendiri.

“Pemerintah baik Didalam provinsi hingga pemerintah desa harus tegas. Masalah perizinan dan masa tinggal wisatawan juga harus diperketat. Agar tak ada wisatawan yang berbisnis dan overstay Ke Bali,” ujar Anom.

“Warga Bali juga wajib waspada dan harus mulai sadar bahwa perekonomian perlahan mulai diambil alih. Sebagai orang lokal kita harus memperjuangkan perekonomian Bali dan jangan sampai Karena Itu penonton Ke Daerah kita,” dia menambahkan.