HAN 2024, 1.138 Anak Binaan Dapat Pengurangan Masa Pidana

JAKARTA – Sebanyak 1.138 anak binaan Di seluruh Indonesia Merasakan pengurangan masa hukuman pidana bertepatan Bersama Hari Anak Nasional (HAN) 2024 . Untuk total 1.138 anak binaan, 33 Di antaranya Merasakan pengurangan pidana II atau dinyatakan langsung bebas.

Menkumham Yasonna H Laoly menjelaskan, pengurangan masa pidana ini bentuk Pengakuan Untuk Negeri kepada anak binaan yang terus berbuat baik dan memperbaiki diri. Hal ini, kata dia, Menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi peraturan dan mengikuti Langkah pembinaan Bersama baik.

“Kami berharap, pemberian pengurangan masa pidana dapat menjadi Semangat Untuk anak binaan Untuk terus berkarya dan menciptakan hal-hal bermanfaat,” kata Yasonna Melewati keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Berdasarkan data yang dibeberkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, Untuk 1.138 anak binaan, sebanyak 1.105 orang Merasakan pengurangan masa pidana I. Sedangkan, 33 anak binaan lainnya Merasakan pengurangan masa pidana II atau langsung bebas.

Adapun, besaran pengurangan masa pidana Untuk anak binaan bervariasi, mulai Untuk satu hingga enam bulan. Di mana, Kantor Area (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat mencatatkan jumlah terbanyak anak binaan penerima pengurangan masa pidana yaitu 111 orang.

Lalu, jumlah anak binaan yang Merasakan pengurangan masa pidana terbanyak kedua ada Di Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan sebanyak 97 orang. Sambil Itu, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 76 orang.

Per tanggal 12 Juli 2024, jumlah anak dan anak binaan berdasarkan sistem database pemasyarakatan berjumlah 2.153 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 575 anak dan 1.578 anak binaan yang berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negeri.

“Bersama diberikannya pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional ini, Negeri menghemat biaya makan Anak dan Anak Binaan sebesar Rp826.710.000,” bebernya.

Pengurangan masa pidana ini diberikan kepada anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai Bersama Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Proses Hukum Pidana Anak.

Lalu,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Konvensi Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

(maf)