Kata Kemenkes soal Iuran KRIS BPJS, Skema Pembayaran Masih Tahap Pembahasan

Jakarta –

Tak sedikit Kelompok yang masih bertanya-tanya soal skema iuran Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Keadaan yang nantinya Akansegera berlaku Di 1 Juli 2025. Keputusan Mutakhir yang tertuang Hingga Peraturan Pemimpin Negara Nomor 59 Tahun 2024 tersebut, terdapat standarisasi pelayanan Untuk pasien.

Menjelang implementasinya, besaran iuran KRIS BPJS menjadi sorotan Sebab adanya penyetaraan standar pelayanan. Kepala Pusat Keputusan Pembiayaan dan Desentralisasi Keadaan Kementerian Keadaan (Kemenkes) RI, Ahmad Irsan A Moeis menyebut Untuk iuran sampai Di ini masih Untuk tahap pembahasan.

“Untuk iuran itu kita melihatnya ada Hingga sektor formal dan informal,” katanya Irsan Di Kemencast #79 “Bagaimana KRIS Diterapkan?” Melewati siaran YouTube, Senin, (3/6/2024).

Untuk segmentasi kepesertaan Jaminan Keadaan Bangsa (JKN), terdapat sektor formal yang disebut Pekerja Penerima Upah (PPU). Sektor ini tidak terdapat klasterisasi Agar besaran iuran hanya berdasarkan besaran pendapatan.

“Berdasarkan pendapatan sebesar 5 persen Untuk batas minimum Upah Minimum Provinsi (UMP) dan maksimum 12 juta,” jelasnya.

Selain pekerja formal, BPJS Keadaan juga mengakomodasi pekerja informal, seperti petani hingga nelayan, yang Memperoleh beragam variasi pendapatan.

“Tentu ini tidak bisa disamakan atau misalnya mau disamakan, itu harus dicari titik yang sama-sama bisa diterima,” imbuhnya.

“Untuk sektor nonformal inilah tidak bisa kita perlakukan itu. Dia relatif yang bayar, Bersama Sebab Itu, diperlakukanlah kelas 1, 2, 3 sesuai kemampuan,” lanjutnya lagi.

Irsan menyebut, skema iuran lima persen Untuk pendapatan Untuk sektor formal Hingga depannya tak ada wacana perubahan. Diketahui Di sektor formal seperti PPU dilihat Untuk income atau pendapatan sebesar 5 persen Untuk batas UMP. 5 persen tersebut ditanggung Bersama pemberi kerja sebesar 4 persen dan 1 persen Bersama pekerja.

Sambil Itu iuran KRIS BPJS Keadaan Untuk sektor pekerja informal sampai Di ini masih dilakukan pembahasan mengenai besar tarifnya. Pemerintah Memperoleh batas waktu Untuk pembahasan besaran tarif iuran KRIS hingga 30 Juni 2025.

“Sektor informal yang juga Lagi berproses digodok Bersama dibantu lembaga dan kementerian lain,” ujar dia.

Nantinya KRIS Akansegera mengganti kelas 1,2, dan 3, serta menyamaratakan pelayanan Keadaan Hingga setiap Fasilitas Medis. Setiap Fasilitas Medis yang bekerja sama Bersama BPJS Keadaan wajib memenuhi 12 kriteria, salah satunya setiap ruangan diisi maksimal 4 pasien.