Bulog-Bapanas Didesak Turunkan Harga Beras Hingga Ditengah Denda Perdagangan Masuk Negeri Rp294,5 M

JAKARTA – Bulog diultimatum Kementerian Untuk Negeri (Kemendagri) Untuk dapat gerak cepat Mengharapkan pergerakan harga beras yang kembali naik. Permintaan tersebut harus bisa direalisasikan Hingga Ditengah Perdebatan demurrage atau denda Perdagangan Masuk Negeri beras sebesar Rp294, 5 miliar yang menyeret Bulog-Bapanas.

Mengacu data panel harga Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada diangka Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen-Rp 310. Sedangkan Untuk beras medium, berada Hingga harga Rp 13.620 atau naik 0,29 persen-Rp 40 Di Sabtu tanggal 27 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintah Untuk Situasi Ini Bulog harus dapat menekan Fluktuasi Harga beras Bersama memastikan jalur distribusi kepada Komunitas. Jika tidak bisa menekan Fluktuasi Harga beras maka Bulog layak disebut sebagai Perum gagal.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, Agar menyebabkan harga beras tinggi,” ujar dia Hingga Jakarta, Sabtu, (27/7/2024).

Baca Juga: P3S Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Perum Bulog

Dia memandang pemerintah Untuk Situasi Ini Bulog dapat mengkalkulasi Bersama tepat kebutuhan beras Komunitas se-nusantara Agar Fluktuasi Harga juga dapat diredam.
“Kalau itu sudah dipenuhi Terbaru kita bicara distribusi,” tandasnya.

Sebelumnya Itu, Kemendagri mendesak Bulog segera stabilisasi harga beras seiring Tren Fluktuasi Harga yang mulai terjadi Hingga musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis Fluktuasi Harga beras cenderung terjadi Di Juli Di musim kemarau tiba. Maka Itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi Untuk menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Menunjukkan bahwa Fluktuasi Harga beras terjadi Hingga 32,22% Daerah Hingga Indonesia Di pekan ketiga Juli 2024.

Sebagai informasi, Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Berhubungan Bersama dugaan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Hingga Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK), Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Berhubungan Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK RI Untuk menangani Peristiwa Pidana Hukum yang kami laporkan,” kata Hari Hingga Di Gedung KPK, Jakarta.

(nng)