Proyek Molor Infrastruktur Dasar IKN Dari Sebab Itu Warisan Hingga Prabowo-Gibran

Basuki menjelaskan, hal ini Sebab beberapa infrastruktur dasar belum bisa terbangun hingga Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) rampung Ke Oktober 2024 mendatang. Infrastruktur tersebut misalnya sektor jalan, air minum, hingga hunian Untuk PNS yang Akansegera pindah Hingga IKN.

“Ini Terbaru Hingga KIPP 1A, yang 1B dan 1C belum lengkap, jalan, air minum, menurut saya harus dilanjutkan,” ujar Basuki Hingga Kantornya, Jumat (2/8/2024).

Yang Terkait Didalam hunian, Basuki mengatakan, kedepan memang masih banyak memerlukan tambahan Sebagai mengakomodir PNS yang Akansegera dipindahtugaskan Hingga Pusat Kota Terbaru tersebut. Mengingat ada perubahan skema kepemilikan hunian Untuk PNS yanh bertugas Hingga IKN.

“Masih terus kita bangun hunian ASN, Sebab yang Akansegera pindah masih banyak lagi,” tambah Basuki.

Sekedar informasi tambahan, plafon pembiayaan Biaya Pendapatan Belanja Negeri atau APBN Hingga Proyek IKN tersisa Rp10 triliun. Jumlah ini merupakan pengurangan Di plafon pembiayaan IKN menggunakan APBN Di total yang sudah dialokasikan.

Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20% Di total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau Disekitar Rp93 triliun saja yang dialokasikan Sebagai membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang Akansegera dipindahkan, sedangkan sisanya mengandalkan pembiayaan Di investor.

Jika dihitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi Di 3 termin, rinciannya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan Didalam total Rp25 triliun.

Sesudah Itu lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan Didalam menyerap Biaya Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan Didalam Biaya Rp30,79 triliun. Agar totalnya Di ketiga paket tersebut APBN yang dikeluarkan Rp83,42 triliun.

Jika mengacu Ke target Pemerintah yang hanya menggunakan 20% APBN atau Disekitar Rp93,2 triliun Di kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan bangun IKN. Maka dipastikan plafon pembiayaan APBN Hingga proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.