Kajian Hukum, Akademisi Unpad Desak Pembebasan Mardani H Maming

BANDUNG – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ( Unpad ) Bandung mendesak agar Mardani H Maming dibebaskan Untuk hukum. Sebelumnya Itu sejumlah guru besar dan pakar hukum Di berbagai kota Memberi sikap Yang Terkait Bersama Tindak Kejahatan Mardani H Maming.

Skuat Anotasi Fakultas Hukum Unpad mempresentasikan kajian mengenai Tindak Kejahatan yang menimpa Mardani H Maming Di Auditorium Inisiatif Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Padajaran, Bandung, Jumat (18/10/2024). Para akademisi yang mempresentasikan anotasi itu adalah Sigid Suseno, Somawijaya, Elis Rusmiati, Erika Magdalena Chandra, Budi Arta Atmaja, dan Septo Ahady Atmasasmita.

Akademisi Hukum Unpad Somawijaya mengatakan, penerapan Pasal 12 huruf b Perundang-Undangan PTPK Di Mardani H. Maming Di membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT Prolindo Cipta Nusantara tidak tepat dan merupakan Kesalahan Individu yang serius Di hakim.

“Samping Itu, perbuatan Terdakwa Mardani H. Maming tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan Di Pasal 12 huruf b Perundang-Undangan PTPK berdasarkan Syarat minimal 2 alat bukti Di fakta Di persidangan,” katanya.

Para Akademisi Hukum Unpad menilai, perbuatan membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tidak melanggar SOP Penerbitan Keputusan Bupati. Juga tidak bertentangan Bersama Syarat Pasal 93 Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Berdasarkan Syarat Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Perundang-Undangan No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Pemerintah Lokasi Di pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berwenang Sebagai Memberi IUP,” ujarnya.

Nilai Lanjutnya adalah perbuatan Mardani H. Maming “Merasakan hadiah” berupa uang dan Barang Dagangan hanya didasarkan Di asumsi atau bukti petunjuk yang tidak Memiliki kekuatan pembuktian dan tidak didasarkan minimal 2 alat bukti Di fakta Di persidangan.

“Di fakta Di persidangan tidak ada hubungan kausal Antara perbuatan “Merasakan hadiah” Bersama perbuatan “membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011,” tandasnya.

Senada Bersama itu, Elis Rusmiati Merundingkan penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp110 miliar. Menurutnya, hal ini bertentangan Bersama maksud Syarat Pasal 18 Perundang-Undangan PTPK yaitu sebagai pengganti kerugian Negeri, sedangkan tindak pidana Di Syarat Pasal 12 huruf b Perundang-Undangan PTPK tidak berkaitan Bersama kerugian Negeri.

“Nah kenapa Di Perkara Pidana ini kami Skuat notasi itu menganggap bahwa pertimbangan hakim Di Di Memberi putusan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti itu adalah tidak tepat atau tidak sebagaimana mestinya, Sebab Di faktanya uang Disekitar Rp110 miliar tidak bisa dikualifikasikan sebagai uang kerugian Negeri. Faktanya, semuanya merupakan deviden yang didapat atau diperoleh,”katanya.

Berdasarkan Nilai-Nilai Di atas, Skuat Anotasi Fakultas Hukum Unpad meminta agar Mardani H Maming segera dibebaskan. “Sebagai menjaga marwah hukum dan keadilan hukum Di Indonesia maka terdakwa seharusnya dinyatakan bebas dan direstorasi semua Permintaan terhadapnya serta dipulihkan nama baik, harkat serta martabatnya,” kata Somawijaya sebagai anggota Skuat anotasi Fakultas Hukum Unpad.