Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Pejabat Tingginegara Keuangan RI. Foto/SINDOnews
Staf Khusus Pejabat Tingginegara Keuangan RI
PERKOTAAN telah lama menjadi pusat dinamika sosial, ekonomi, dan Kebiasaan Global yang memengaruhi pembangunan suatu Negeri. Dibingkai Di gemerlap berbagai fasilitas modern, layanan publik yang mumpuni, serta dominasi sektor jasa, kota kerap menjadi magnet Untuk individu Di berbagai latar Di yang mencari Kemungkinan Pembelajaran, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik.
Kota merupakan Area Di karakteristik khas yang membedakannya Di desa. Salah satu ciri utama kota adalah tersedianya fasilitas publik yang memadai, seperti infrastruktur transportasi, layanan Keadaan, dan fasilitas Pembelajaran berkualitas. Hingga Di Itu, sektor jasa seringkali menjadi dominan Di perekonomian kota, mencakup perdagangan, perbankan, dan Perjalanan Hingga Luarnegeri.
Tingkat Pembelajaran Hingga perkotaan pun umumnya lebih tinggi dibandingkan perdesaan, didukung Di keberadaan institusi Pembelajaran yang beragam dan berkualitas. Ironisnya, Hingga balik segala Kepentingan ini, kota juga Berjuang Di tantangan kompleks seperti ketimpangan sosial, urbanisasi yang tidak terkendali, serta hubungan uniknya Di Area perdesaan.
Kota sering menjadi magnet Untuk individu yang mencari Kemungkinan kerja dan Pembelajaran yang lebih baik. Hal tersebut lantaran kota dapat menawarkan berbagai kesempatan Pembelajaran – baik formal maupun non-formal – termasuk pelatihan Kekuatan dan kursus non-gelar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, urbanisasi Hingga Indonesia terus Menimbulkan Kekhawatiran, Di persentase penduduk perkotaan mencapai 56,7%. Pasalnya, tidak hanya tenaga kerja terampil yang kerap berbondong-bondong hijrah Hingga kota, melainkan juga mereka yang belum Memperoleh keahlian khusus pun datang Hingga kota Di harapan Memperbaiki Standar hidup.
Alhasil, urbanisasi yang pesat menimbulkan tantangan, seperti kemacetan, polusi, dan kesenjangan sosial. Hingga Di Itu, urbanisasi yang cepat juga seringkali menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan meningkatnya angka kriminalitas. Di sebab itu, diperlukan Keputusan yang komprehensif Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memastikan Perkembangan yang inklusif.
Dinamika Problematika Perkotaan
Hingga kini, perkotaan Hingga Indonesia masih Berjuang Di berbagai persoalan klasik yang terus berulang, seperti anak jalanan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, pemukiman kumuh, Bencana Alam, dan kemacetan lalu lintas. Meski semua berbagai permasalahan tersebut merupakan hal penting yang perlu diselesaikan, dua Topik paling mendesak Di ini adalah sampah dan ketersediaan air bersih. Pasalnya, keduanya tidak hanya berdampak langsung Di Keadaan Kelompok, tetapi juga mencerminkan kurangnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan.
Douglass North – seorang ekonom kelembagaan – menyoroti pentingnya aturan formal dan informal Di memengaruhi kinerja suatu sistem. Di konteks perkotaan, kelembagaan yang efektif diperlukan Untuk memastikan pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih berjalan optimal. Artinya, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, kurangnya transparansi, serta minimnya penegakan aturan membuat masalah ini Lebihterus sulit diatasi.
Misalnya, pengelolaan sampah seringkali terjebak Di fragmentasi kelembagaan. Banyak kota Hingga Indonesia belum Memperoleh sistem terpadu Untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Pemerintah Area, sektor swasta, dan Kelompok sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Ancaman Perkotaan: Sampah dan Air Bersih