Penyelenggara Pencoblosan Suara Minta Penyelenggara Pencoblosan Suara Percepat Tahapan PSU: Rawan Politik Uang!

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara) meminta Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara) Untuk segera merampungkan proses tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab sebagai lembaga pengawasan, Penyelenggara Pencoblosan Suara butuh persiapan Sebelumnya pelaksanaan PSU.

“Tahapannya dimulai kapan dan bagaimana? Proses-proses yang dilakukan Didalam teman-teman Penyelenggara Pencoblosan Suara sampai sejauh mana? Sebab Kami, Penyelenggara Pencoblosan Suara Akansegera mengikuti pola tahapan yang digariskan Didalam teman-teman Penyelenggara Pencoblosan Suara. Kami tidak bisa membuat tahapan,” kata ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara Rahmat Bagja, Senin (3/3/2025).

Apalagi, kata Bagja, pelaksanaannya sangat rawan Akansegera terjadinya politik uang.

“Sesudah Itu kami menyampaikan juga kepada Penyelenggara Pencoblosan Suara harus Diluncurkan Lebihcepat, Untuk apa? Pertama adalah ini bulan Ramadan, tentu hal-hal yang berkaitan Didalam politik uang dan kawan-kawan, kemungkinan itu ada Berpeluang dilakukan, yang kami harap itu tidak terjadi,” ujarnya.

Hingga sisi lain, Bagja juga menyampaikan Yang Berhubungan Didalam Dana pelaksanaan PSU ini. Dia menyebut jika Dana sudah jelas, Untuk memitigasi Pelanggar politik uang Pada pencalonan pihaknya Akansegera mengaktifkan petugas pengawasan badan ad-hoc.

“Karena Itu, kami berharap proses tahapannya jelas dan cepat dan juga Dana adhoc ada Agar Sesudah Itu Panwas adhoc bisa bergerak lagi,” tuturnya.

Walaupun belum ada kejelasan soal Dana tersebut, Bagja mengaku dia telah memerintahkan jajaran Hingga Area Untuk melakukan proses patroli menjelang pelaksanaan PSU ini.

“Sesudah Itu, kami menyampaikan kepada teman provinsi dan Kabupaten/kota Untuk berkoordinasi kembali Didalam unsur-unsur sentra Gakkumdu, Sebab polisi dan jaksa jika berkaitan Didalam pidana politik uang itu berkaitan Didalam sentra Gakkumdu yang melibatkan polisi dan jaksa,” pungkasnya.

(shf)