Mana Ada Tempattinggal Rp25,2 Juta

JAKARTA – Ri Partai Buruh Said Iqbal merespons Yang Berhubungan Di Inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan Dari pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Dia menilai, Keputusan Tapera yang dikeluarkan pemerintah tak memberi kepastian Komunitas Berencana Merasakan Tempattinggal.

Pasalnya kata dia jika dihitung Untuk potongan gaji pekerja sebesar 3 persen yang dijadikan sebagai iuran Tapera maka hal itu tidak memungkinkan Komunitas Sebagai Merasakan Tempattinggal.

“Di rata-rata upah Rp3,5 juta rata-rata upah ya Sebagai Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan Rp105 ribu, setahun kali 12 Rp1,26 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya ada Rp25,2 juta,” kata Said Iqbal Di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

“Mana ada Tempattinggal Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta. Malahan sekadar bayar uang muka Tempattinggal itu tidak Mungkin Saja,” sambungnya.

Lebih Jelas Setelahnya Itu Said Iqbal pun menduga bahwa Keputusan Tapera Di desain bukan Sebagai Komunitas agar Merasakan Tempattinggal.

Pasalnya berdasarkan hitung-hitungan yang pihaknya susun Untuk iuran para pekerja itu, Iqbal pun menilai bahwa tidak memungkinkan Komunitas Sebagai dapat Tempattinggal.

“Dari Sebab Itu Tapera Di desain hanya Sebagai tidak punya Tempattinggal. Pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan Sebagai apa?,” jelas dia.

Dari sebabnya ia pun mendesak agar Ri Joko Widodo segera mencabut Keputusan yang tertuang Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 itu.

Sebagai informasi, Ri Joko Widodo (Jokowi) Merespons perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3 persen Sebagai simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.

“Semuanya dihitung lah biasa Untuk Keputusan yang Terbaru itu pasti Komunitas juga pasti ikut berhitung. Mampu atau enggak mampu berat atau enggak berat,” kata Jokowi usai Berpartisipasi Untuk Peristiwa Inaugurasi Ke Ansor Masa Didepan, Di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi mencontohkan seperti Keputusan BPJS. Awal mulanya Merasakan respon ramai Untuk Komunitas. Tapi, katanya, Setelahnya berjalan Komunitas dapat merasakan manfaatnya.

“Seperti dulu waktu BPJS, Di luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi Setelahnya berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa Fasilitas Medis tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang Berencana dirasakan Setelahnya berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.

(maf)