NU Butuh Revenue, Ri Jokowi Sudah Janjikan Dari 2021

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) KH Yahya Cholil Staquf ( Gus Yahya ) blakblakan bahwa PBNU membutuhkan revenue atau pemasukan Untuk pembiayaan organisasi. Menurutnya, Ri Joko Widodo (Jokowi) telah menjanjikan adanya konsesi lahan tambang Untuk NU yang disampaikan Di Muktamar Hingga-34 NU Di Lampung, Desember 2021 silam.

“NU butuh revenue, nah pemerintah akhirnya berfikir menyediakan kesempatan, akhirnya Di pembukaan muktamar Hingga-34 Di Lampung bulan Desember 2021, dulu Ri Jokowi Di pidato pembukaan itu Akansegera menyediakan konsesi tambang, Untuk NU itu beliau sampaikan, dulu itu artinya belum tentu ketumnya saya waktu itu toh, tapi artinya pemerintah berfikir Untuk menyediakan Aturan afirmasi Untuk ormas keagamaan ini,” kata Gus Yahya Di Plaza PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

“Saya katakan NU nih butuh, apa pun, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue Untuk pembiayaan organisasi. Lantaran keadaan Di bawah ini memang ya sudah sangat memerlukan intervensi sesegera Bisa Jadi. Nah ini kan juga perlu waktu sampai betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Maka ketika pemerintah memberi Kemungkinan ini membuat Aturan afirmasi ini kami melihat sebagai Kemungkinan dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi,” imbuhnya.

Gus Yahya mencontohkan pembiayaan Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur yang Memperoleh puluhan ribu santri Bersama infrastruktur dan fasilitas serba terbatas.

“Karena Itu saya bayangkan nih satu per satu kita lihat nih Ponpes Lirboyo Kediri, itu santrinya total 43 ribu Bersama infrastruktur yang terbatas Agar satu kamar itu seluas 3×3 meter diperuntukan rata-rata Untuk 60-70 orang santri bayangin. Agar mereka hanya bisa pake kamar Untuk naro Produk dan tidur Di sembarang tempat, Untuk tidur mereka harus tidur Di emperan kelas, Di masjid Lantaran ndak ada fasilitas,” ujarnya.

Lebih Jelas, Gus Yahya blak-blakan jika menunggu afirmasi pemerintah Akansegera Melewati lika-liku proses administrasi.

“Nah kalo kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan parameter birokrasi yang pasti lama sekali, Perundang-Undangan-nya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah kami Lantaran Pada ini NU secara langsung, kami mengetahui persis bagaimana cara memberlakukan, intervensi yang strategis Untuk Berusaha Mengatasi masalah seperti ini,” katanya.