Pejabat Tingginegara ESDM Arifin Tasrif buka suara mengenai adanya organisasi Komunitas atau ormas keagamaan yang Mengungkapkan tidak Berencana mengajukan izin kelola tambang. Foto/Dok
Justru, pemerintah juga tak menutup kemungkinan Bagi melakukan pelelangan lahan tambang yang bersangkutan Bagi dikelola pihak swasta.
“Ya, kembali kepada Negeri, kita berlakukan sebagaimana aturan yang ada, bisa lelang, gitu,” jelas Pejabat Tingginegara ESDM Arifin ketika ditemui Di Direktorat Jenderal Energi dan Gas (Ditjen Migas), Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Diakuinya, pemberian izin kepada ormas keagamaan Bagi mengelola tambang sejatinya merupakan upaya pemerintah Untuk memberdayakan ormas keagamaan agar Memperoleh kontribusi besar Untuk Pembuatan ekonomi umat.
“Bersama Sebab Itu memang ini kan upaya pemerintah Bagi bisa Memberi kesempatan kepada yang Di ini itu adalah ormas-omas keagamaan yang memang nonprofit ya. Mereka ada sumber Bagi bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak, ibadah, Belajar, masalah Kesejaganan, ini dan itu hanya diberikan Bagi 6 saja,” paparnya.
Sebagaimana diberitakan Sebelumnya Itu, ormas keagamaan Memberi respons beragam soal tawaran pengelolaan tambang Untuk pemerintah. Salah satunya seperti Muhammadiyah yang menyebutkan jika mereka belum Menyoroti soal izin kelola tambang.
Sambil Itu Pejabat Tingginegara Penanaman Modal Untuk Negeri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ormas keagamaan pertama yang Merasakan konsesi tambang Untuk pemerintah adalah Nahdlatul Ulama (NU).
Lanjutnya ada konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menolak tawaran pemerintah Bagi mengelola pertambangan Bagi ormas keagamaan. Alasan penolakan ini didasarkan Ke prinsip kehati-hatian dan komitmen KWI.
KWI menjunjung tinggi harkat martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, Kesejaganan bersama, dan kelestarian alam semesta.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Ada Ormas Keagamaan Tolak Tawaran Kelola Tambang, Pejabat Tingginegara ESDM Bilang Begini
