Tolak Tapera, Buruh Siap Unjuk Rasa Nasional 27 Juni Mendatang

JAKARTA – Inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditolak mentah-mentah Didalam serikat buruh. Merespons hal tersebut, sejumlah serikat buruh yang tergabung Di Aliansi Aksi Penolakan Sejuta Buruh (AASB) Akansegera unjuk rasa nasional menolak Tapera 27 Juni 2024 mendatang.

“Rencananya secara nasional Ke tanggal 27 Juni 2024, kami pun Akansegera Aksi Penolakan menyampaikan bahwasanya tolak Tapera dan cabut Sebagai selamanya,” ujar Perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (Perekat/SPSI) Endang Hidayat Ke Kantor DPP Apindo DKI Jakarta Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Menurutnya Aksi Penolakan Nasional ini Akansegera diikuti Didalam 10-20 ribu buruh secara nasional . Sambil Sebagai Aksi Penolakan Ke Jakarta Akansegera dihadiri tiga sampai empat ribu buruh.

Sebelumnya, sejumlah elemen buruh telah Melakukan Aksi Penolakan unjuk rasa Ke Di Istana Negeri, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Mereka menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan jaminan Perlindungan uang mereka.

Pemimpin Negara Partai Buruh Said Iqbal menegaskan buruh Akansegera Melakukan Aksi Penolakan lebih besar secara nasional Ke seluruh Indonesia jika Permintaan mereka tidak dipenuhi.

“Aksi Penolakan Akansegera dilanjutkan meluas Hingga seluruh Indonesia 38 provinsi lebih Didalam 300 kabupaten/kota,” kata Said Iqbal Di orasinya.

Said Iqbal menjelaskan buruh menolak Tapera Sebab beberapa alasan. Pertama, mereka tidak yakin Inisiatif ini Akansegera menjamin mereka Merasakan Rumah

“Didalam rata-rata upah Rp3,5 juta Idr, rata-rata upah ya Sebagai Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan Rp105.000, setahun kali 12, Rp1,26 juta. Kalau sepuluh tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya RP25,2 juta. Mana ada Rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta,” ujar dia.

Kedua, buruh mempertanyakan peruntukan potongan Tapera. Mereka khawatir uang mereka Akansegera dikorupsi, seperti yang terjadi Ke Peristiwa Pidana Asabri dan Taspen.

“Asabri dikorupsi besar-besaran, Taspen Kejahatan Keuangan besar-besaran. Itu dikelola Didalam pemerintah Didalam para Pembantu Presiden Tim Menteri yang bertanggungjawab, buktinya Ke Kejahatan Keuangan. Kami Komunitas sipil khususnya buruh, tidak rela uang ini dikorupsi,” tutur Said Iqbal.

(maf)