Bappenas Minta Biaya Naik Rp804 Miliar Sebagai Bayar Gaji Pegawai

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Perancangan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta Pemberian kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Sebagai menambah Biaya tahun 2025 Ke kementeriannya sebesar Rp804,47 miliar Untuk pagu indikatif yang dipatok Untuk Ide Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp1,97 triliun.

Penambahan Biaya itu mayoritas Sebagai membiayai gaji dan operasional pegawai Terbaru Ke Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 1.997 orang Bersama nilai usulan tambahan sebesar Rp597,52 miliar. Pegawai Terbaru itu merupakan hasil rekrutmen Kandidat Aparatur Sipil Bangsa (CASN) Ke 2024.

“Kami mengajukan permohonan usulan tambahan (Biaya), boleh dong usulan tambahan, usulan tambahan ini terutama Lantaran gaji pegawai. Karena Itu sebenarnya kami lebih Hingga gaji pegawai, Lantaran gaji pegawai kami Sebagai 2024 Berencana ada 1.997 orang tambahan Agar semuanya ada Rp597 miliar,” jelas Suharso Untuk Diskusi Kerja (Raker) Bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Ke Kompleks Dewan Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Baca Juga: Biaya Diblokir Sri Mulyani Rp329 M, Bos Bappenas Lapor Dewan Perwakilan Rakyat

Suharso menambahkan, selain Sebagai gaji dan operasional pegawai Terbaru, tambahan Biaya ini juga Berencana digunakan Sebagai pelaksanaan kegiatan kajian strategis Untuk perkuatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan RPJMN 2025-209 dan RPJMD senilai Rp104,35 miliar.

“Lalu Sebagai kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) sebesar Rp 102,59 miliar. Kegiatan ini dilakukan Sebagai Memperbaiki pencapaian sasaran pembangunan nasional Lewat peningkatan Mutu tata kelola dan efektivitas sistem pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas SDM,” terangnya.

Suharso juga menyampaikan bahwa realisasi Biaya tahun 2024 per 12 Juni 2024 sudah sebesar 48,6 persen atau Rp1,05 triliun Untuk pagu Biaya 2014 yang sebesar Rp2,16 triliun. Untuk jumlah itu sebesar 16,7 persen Biaya terkena blokir Bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Biaya 2024 itu adalah Rp2,1 triliun. Realisasinya sudah 48,6 persen. Dan Ke luar 48,6 persen ada 16,7 persen yang diblokir,” lanjut Suharso.

Usulan penambahan Biaya sebesar Rp804,47 miliar itupun disetujui Bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, yang meminta agar Biaya itu diarahkan Sebagai kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional, pelaksanaan kegiatan strategis Untuk memperkuat agenda pembangunan 2025-2029, serta Sebagai biaya gaji dan operasional pegawai Terbaru.

“Saya Mengungkapkan setuju Pada rancangan usulan Biaya Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025,” jelas Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Kahar Muzakir.