Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Judi Online

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah judi online (judol). Sebab, judol Disorot sangat berbahaya Untuk keberlangsungan bangsa Indonesia.

“Bahwa judi online ini sangat berbahaya, dan karenanya pemerintah harus hadir Untuk menyelesaikannya,” kata HNW Pada memberi sambutan Di Kegiatan Tebar Kurban Di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

HNW menuturkan, Kelompok terdampak judol sudah menyasar 3,5 juta Kelompok. Untuk jumlah itu, kata HNW, 80% merupakan Kelompok Untuk kalangan bawah.

“Agar memang menjadi permasalahan yang penting Untuk kita pertimbangkan Yang Terkait Bersama Bersama dimensi akal dan moral. Apalagi bila kita ketemu Bersama kata yang lain yang disampaikan Dari KPAI yang katakan bahwa sudah 3 tahun terakhir Indonesia darurat pornografi anak,” tutur HNW.

HNW pun mengatakan bahwa salah satu contoh masalah pornografi yakni seorang ibu lecehkan anak kandungnya Untuk uang Rp15 juta Di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Samping Itu, ia menuturkan, ada juga Tindak Kejahatan seorang bapak melecehkan anak kandung.

“Moralitas yang bobrok semacam ini, Justru sudah dinyatakan 3 tahun berturut-turut. Dan kami anggota Wakil Rakyat Untuk PKS dan saya Di Komisi VIII, tentu Dibagian daripada Langkah advokasi partai, sudah Dari periode yang lalu meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak yaitu KPPA itu ditingkatkan kewenangannya,” kata HNW.

“Agar dia tidak hanya kementerian yang terlibat koordinatif, tetapi harusnya menjadi kementerian yang bersifat teknis seperti Kementerian Pemuda dan Aktivitasfisik, Kementerian Pertanian dan sebagainya,” imbuhnya.

Tak hanya Di sisi kewenangan, HNW juga meminta agar Biaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Untuk ditingkatkan lagi. Ia melanjutkan, Biaya kementerian itu terus alami penurunan Untuk beberapa tahun terakhir.

“Dan anggarannya harus dinaikkan, Untuk menangani Kepuasan-Kepuasan kedaruratan semacam ini, Biaya tidak pernah naik lebih Untuk Rp325 miliar Nilai Mata Uang Nasional setiap tahun. Justru 3 tahun ini Merasakan penurunan, kalaupun ada kenaikan, itu pun tidak Yang Terkait Bersama Bersama perlindungan anak,” kata HNW.

“Tentu ini menggambarkan betapa sisi bernegara yang harus dikritisi harus diingatkan, Indonesia Bersama Kepuasan darurat semacam ini, harusnya Negeri hadir Untuk Lalu memperkuat komitmennya Melewati kementerian-kementeriannya, Melewati lembaga-lembaga yang ada,” pungkasnya.