Rusia Umumkan Syarat Mutakhir Bersama Sebab Itu Anggota BRICS, Dilarang Keras Dukung Hukuman Politik Barat

JAKARTA – Setiap Bangsa yang ingin bergabung Bersama kelompok BRICS tidak boleh berpartisipasi Untuk Hukuman Politik-Hukuman Politik sepihak yang ilegal. Hal itu disampaikan Wakil Pembantu Kepala Negara Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov Bersama menekankan bahwa hal ini merupakan kriteria utama Untuk Moskow Untuk menyambut anggota Mutakhir. Berbicara Untuk sebuah konferensi pers Di Moskow Di hari Selasa, sang diplomat menyinggung visi Rusia Untuk perluasan BRICS.

“Untuk kami, salah satu kriteria utama Untuk masuk Hingga BRICS dan menyambut Bangsa-Bangsa mitra adalah tidak berpartisipasi Untuk Aturan Hukuman Politik ilegal, langkah-langkah pembatasan ilegal Pada peserta BRICS, Pertama, tentu saja, Pada Rusia,” kata Ryabkov dikutip Untuk Russian Today, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga: Putin Tiba Di Korea Utara, Langsung Disambut Kim Jong-un

Sikap tegas ini harus disambut Bersama pemahaman penuh Bersama anggota BRICS lainnya. Moskow berharap posisi seperti itu Untuk mempertahankan sifat inti Di kelompok ini tumbuh Di masa Di.

“Fakta bahwa BRICS Berencana tumbuh dan menemukan bentuk-bentuk Mutakhir baik Bersama mitra maupun Untuk hal perluasannya sendiri tidak dapat disangkal,” kata diplomat tersebut, seraya menambahkan bahwa sepuluh anggota kelompok Di ini telah menyesuaikan diri satu sama lain dan sekarang bekerja sebagai sebuah Regu.

BRICS didirikan Di 2006 Bersama Brasil, Rusia, India dan China, Sambil Afrika Selatan bergabung Di tahun 2011. Kelompok ini berkembang tahun ini Bersama menyambut Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota penuh. Kelompok ini, yang sekarang dikenal sebagai BRICS+, memilih Untuk mempertahankan nama aslinya Kendati telah berekspansi.

Sejumlah Bangsa lain telah secara resmi Mengungkapkan niat mereka Untuk bergabung Bersama organisasi ini. Ekspresi niat terbaru datang Di akhir pekan lalu Untuk Perdana Pembantu Kepala Negara Malaysia Anwar Ibrahim, yang berjanji Untuk segera mengajukan dokumen yang diperlukan.

“Kami telah membuat Aturan kami jelas dan kami telah membuat keputusan. Kami Berencana segera memulai proses formal. Kami menunggu hasil akhir dan umpan balik Untuk pemerintah Afrika Selatan,” kata Ibrahim.

(nng)