Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti Aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai memberatkan. Foto/Dok
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengungkapkan pihaknya mengaku keberatan Bersama penambahan beban iuran Tapera yang diwajibkan Untuk pekerja maupun perusahaan. Dia menganjurkan, jika Tapera sifatnya berbentuk tabungan sebaiknya berbentuk sukarela.
“Kalau namanya tabungan ya sukarela aja. Dari Sebab Itu tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja Untuk membayar iuran. Dari Sebab Itu itu silahkan buat sukarela,” ujar Shinta Di jumpa pers Ke kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2024).
Samping Itu, Shinta mengatakan, Apindo juga mempertanyakan peran BPJS Ketenagakerjaan yang Di ini sudah diterapkan Bersama memotong gaji pekerja sebagai bentuk jaminan sosial dan Kesejaganan. Dia menjelaskan, Untuk BPJS ketenagakerjaan, terdapat Jaminan Hari Tua (JHT) yang 30% anggarannya dapat dimanfaatkan Untuk layanan tambahan.
“Itu sudah hampir 136 triliun ya. Untuk total 30 persen Untuk total JHT. Dari Sebab Itu menurut kami iuran (Tapera) ini buat apa? Ada iuran tambahan lagi,” jelas Shinta.
Diketahui, Di ini Pemerintah Lewat Ri Joko Widodo secara resmi telah menerbitkan aturan Mutakhir yang tertuang Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Untuk aturan ini disebutkan bahwa setiap pekerja yang berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah Bersama penghasilan sebesar upah minimum Akansegera diwajibkan mengikuti Inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan tabungan yang dibayarkan secara rutin Dari setiap peserta yang dimanfaatkan Untuk pembiayaan Tempattinggal. Singkatnya, Tapera ini merupakan tabungan wajib Untuk setiap pekerja dapat membeli Tempattinggal.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Ada JHT, Pengusaha Pertanyakan Buat Apa Lagi Iuran Tapera?