Pembantu Pemimpin Negara Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/SINDOnews
Selain aset, posisi keuangan pemerintah terlihat Untuk total kewajiban Negeri sebesar Rp9.536,7 triliun dan posisi ekuitas Negeri sebesar Rp3.536,1 triliun. Kewajiban pemerintah pun naik dibanding catatan Ke 2022 yang sebesar Rp8.920,56 triliun, sedangkan ekuitas naik tipis Untuk Rp3.404,89 triliun.
“Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi Sebelum pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini tidak terlepas Untuk membaiknya kinerja penerimaan Negeri yang diikuti Bersama belanja pemerintah yang Lebih berkualitas,” jelas Sri Mulyani Untuk Diskusi Paripurna Lembaga Legis Latif RI Hingga-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024).
Ke kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 Bersama Pendapatan Operasional Rp3.083,2 triliun dan Beban Operasional Rp3.111,7 triliun, yang membentuk Defisit Untuk Kegiatan Operasional Rp28,4 triliun. Ke sisi lain, terdapat Surplus Untuk Kegiatan Non Operasional sebesar Rp60,1 triliun, yang membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp31,6 triliun.
“Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi Sebelum penerapan akuntansi berbasis akrual atau Sebelum laporan operasional mulai disusun Ke 2015,” kata Sri Mulyani.
Laporan Arus Kas Tahun 2023 Menyediakan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas Negeri Pada tahun 2023. Arus kas bersih Untuk Karya operasi minus Rp34,8 triliun, arus kas bersih Untuk Karya Penanaman Modal Asing minus Rp391,6 triliun, arus kas bersih Untuk Karya pendanaan Rp445,8 triliun dan arus kas bersih Untuk Karya transitoris Rp88,7 triliun.
“Arus kas bersih Untuk Karya Penanaman Modal Asing yang bernilai negatif mencerminkan upaya pemerintah Bagi melakukan Penanaman Modal Asing terutama Untuk rangka mendukung proyek pembangunan infrastruktur,” jelas Sri Mulyani.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Aset Negeri Capai Rp13.000 T per 31 Desember 2023