Baleg Dewan Perwakilan Rakyat Tak Pakai Singkatan PMI Di RUU Pelindungan Pekerja Migran usai Jusuf Kalla Komplain Hingga KP2MI

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Menyoroti Revisi Aturantertulis Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di rancangan itu, Baleg tak memakai singkatan PMI sebagai Pekerja Migran Indonesia lantaran kependekan istilah itu telah dikomplain Bersama Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK).

Hal itu terungkap Di Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Sturman Panjaitan bertanya Di tenaga ahli (TA) Baleg Dewan Perwakilan Rakyat ihwal pemakaian singkatan PMI Di rancangan Aturantertulis tersebut.

“Saya tanya dulu sama TA ini, apakah PMI itu sudah standar singkatan?” tanya Sturman.

Merespons hal itu, TA Baleg Dewan Perwakilan Rakyat RI menyampaikan bahwa pihaknya sempat usulkan pemakaian singkatan PMI Di Syarat umum (KU) Di rancangan Aturantertulis tersebut Di Diskusi Bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

“Izin pimpinan, waktu kami FGD Bersama Regu dapurnya KP2MI, kami sebenarnya awalnya sempat mengusulkan Bersama Sebab Itu singkatan Di KU” kata TA Baleg.

Setelahnya diperiksa, kata dia, Palang Merah Indonesia (PMI) telah mendefinisikan singkatan tersebut. Malahan, JK sempat komplain Hingga KP2MI ihwal penggunaan singkatan itu.

“Tetapi ternyata ketika mengcrosscheck, Bersama Sebab Itu PMI Palang Merah Indonesia mendefinisikan itu. Malahan Pak JK katanya sempat komplain juga Hingga KP2MI ketika KP2MI menyebut pekerja migran sebagai PMI,” terang TA Baleg.

“Agar akhirnya Di naskah ini, PMI iti tak menjadi singkatan Di Syarat umum tetapi menyebutnya dipanjangkan saja, Bersama Sebab Itu Pekerja Migran Indonesia,” tandas TA Baleg.

Merespon itu, Sturman pun memahami agar singkatan PMI tak digunakan Di rancangan Aturantertulis tersebut.

“Oh Bersama Sebab Itu Di Aturantertulis tak disebutkan PMI ya? Jangan Pak, Sebab pasti ada yang tersinggung nanti,” tandasnya.

(shf)