Bangun Kawasan Perbatasan Negeri Di Sebab Itu Tugas Besar

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali Melakukan Pertemuan Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negeri Tahun 2020-2024 Ke The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Kegiatan dihadiri Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP dan Pejabat Tingginegara Di Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP.

Tito menegaskan Pembuatan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Kegiatan ini Menilai apa yang sudah dikerjakan BNPP Ke tahun 2020-2024 Setelahnya Itu merencanakan apa yang Akansegera dikerjakan BNPP periode 2025-2029.

Sesuai visi dan misi Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) tentang “Membangun Indonesia Di Pinggiran”, BNPP berkomitmen Di Menyusun kawasan perbatasan Melewati pembangunan Pos Lintas Batas Negeri (PLBN)

“Ini sudah dilaksanakan ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. Sebanyak 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan Di 5 PLBN Ke antaranya sudah beroperasional serta 2 PLBN lagi Lagi tahap pembangunan,” kata Tito.

Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan Di Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan Di Pemimpin Negara Jokowi mengenai percepatan pembangunan PLBN.

Menurut dia, aspek pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan Negeri Indonesia menjadi salah satu Negeri kepulauan terbesar Ke dunia yang juga Memperoleh garis pantai nomor 2 terpanjang Ke dunia Setelahnya Kanada.

Dia berharap Di target pemerataan pembangunan ini Akansegera menjadikan buffer zone Ke Lokasi kawasan perbatasan. Hal ini Akansegera menjadikan Lokasi perbatasan menjadi Lebih kuat secara ekonomi.

Melewati Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negeri Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama mewujudkan perbatasan Negeri sebagai halaman Di dan beranda Negeri. Hal ini Akansegera memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan Daerah Negeri serta peningkatan Kesejajaran Kelompok Ke kawasan perbatasan.

Di kiprahnya membangun kawasan perbatasan tidak terlepas Di kewenangan dan peran pemerintah Lokasi baik gubernur maupun bupati/wali kota.

Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan perlu diperkuat Di Keputusan Lokasi Di rangka mengharmonisasikan dan mensinergikan Inisiatif/kegiatan Lokasi.

“Sehubungan Di hal ini, saya meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota sebagai anggota BNPP Memberi perhatian secara khusus dan serius Untuk penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan Ke Lokasi. Setelahnya Itu, Membagikan sebagian Biaya daerahnya Di kerangka percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang, dan maju yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia,” ungkap Tito.

(jon)