Beban Kemenag Dinilai Terlalu Berat, Ketua Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Usul Pembentukan Kementerian Haji

JAKARTA – Ketua Badan Biaya (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, Said Abdullah mengusulkan agar dibentuk kementerian khusus haji . Menurutnya, beban kementerian agama (Kemenag) sudah terlalu berat.

Usulan ini disampaikan Said menyusul adanya Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024. Said mengatakan, evaluasi itu harus dilakukan secara substanstif dan tidak hanya bersifat parsial. Ia melihat beban atau tupoksi Kemenag sudah sangat berat. Beban itu, Justru melingkupi semua aspek kehidupan manusia, mulai Di persoalan Pembelajaran agama, baik itu Bimas Islam, Kristen Katolik, Hindu, hingga Konghucu.

“Di Pada yang sama, Di Kemenag juga menangani bab sedekah, wakaf, dan ada juga haji tiap tahun yang bebannya sangat berat. Itu pun lahir sesuai Perundang-Undangan ada kewajiban ada direktorat yang menangani sertifikasi halal,” kata Said dikutip Di laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (18/6/2024).

Mantan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat itu menambahkan, beban yang berat dan banyak itu menyebabkan kinerha Kemenag Untuk kaitan haji seakan berjalan Di tempat. Di Pada yang sama, relasi Antara Kemenag Di Badan Pengelola Keuangan Haji(BPKH) juga kurang Memperoleh chemistry yang baik.

“Lantaran itu, menurut saya agar ini mulus Hingga Di urusan haji, jadikan kementerian sendiri yang itu langsung nyambung Antara BPKH sebagai pengelola keuangan haji sekaligus Di Kementerian Haji. Nah Di Kementerian Haji juga ada tentu Di Kemenag yang Pada ini dikelola, khusus juga Di Kemenag ada pengelolaan yaitu Dana Abadi Umat,” ujarnya.

Legislator PDIP itu beranggapan, Di adanya kementerian khusus tersebut, membuat tata kelola haji diharapkan lebih efektif, efisien, Justru langsung bisa telat sasaran, Lantaran mengupayakan perbaikan Di hulu hingga hilir, Di mulai jemaah belum berangkat, hingga pulang kembali Hingga Tanah Air.

Jika beban haji yang sangat berat ini terus ditangani Dari Kemenag, Said meyakini tidak Berencana ada perubahan fundamental. Sebab, ruang kendali seorang Pejabat Tingginegara Agama menjadi terlalu luas dan lebar. Padahal, urusan Kemenag tidak hanya soal haji, yang terpenting adalah pembangunan Pembelajaran keagamaan termasuk Merundingkan persoalan aktual.

“Sehebat-hebatnya seorang Pejabat Tingginegara yang rantainya begitu panjang, itu Berencana berat melakukan pengawasan. Saya yakin kalau haji dipisah Di Kemenag, Kemenag Berencana lebih fokus Di Topik-Topik keagamaan aktual, Di Pada yang sama Kementerian Haji juga Berencana fokus persoalan yang Pada ini haji,” tuturnya.

Ia berharap, Prabowo Subianto sebagai Pemimpin Negara terpilih 2024-2029 dapat Mengkaji usulan ini. Menurutnya, persoalan haji ini berkaitan Di Kesejaganan umat dan kemampuan Kemenag menangani persoalan haji.

“Ini Pada Di sumbangsih pemikiran kepada Pemimpin Negara terpili. Saya hanya usulkan, Di sekian banyak (tupoksi) itu Kemenag nampaknya perlu dipisah Di Kementerian Haji,” katanya.