Bisnis  

Buruh Tuntut Undang-Undang Ciptaker Dicabut, Tolak Upah Murah Siap Mogok Nasional

Ri Partai Buruh Said Iqbal bersama massa buruh Untuk Unjuk Rasa unjuk rasa yang digelar Ke Jakarta, Senin (8/7/2024). FOTO/dok.SINDOnews

JAKARTA – Ri Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Unjuk Rasa unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga Mengeluhkan kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan Fluktuasi Harga Disekitar 2,8%.

Said menandaskan, Bersama kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli Komunitas kini juga Lebih menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law.

“Sekarang Fluktuasi Harga 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law,” kata Said selepas mengantar massa buruh Unjuk Rasa Ke Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama Bersama kenaikan ASN, TNI dan Polri.

“Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Fluktuasi Harga 2,8%. Sambil Itu, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%,” tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan Topik Kesejaganan dan kepastian para pekerja Ke Indonesia lebih mengancam dibandingkan Topik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Maka Itu kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat Untuk Topik tapera, jauh lebih berat Untuk Topik JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat Untuk Topik-Topik perburuhan lainnya,” tegas Said.

Ri Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh Akansegera mogok kerja nasional berujung Di penghentian produksi dan berpengaruh besar Pada ekonomi. Hal itu terjadi apabila Permintaan judicial review atau uji materil Yang Terkait Bersama pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (Undang-Undang) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk kami Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja harga mati. Maka Itu kami berharap Pemerintahan Ke Didepan bisa Menerbitkan Perpu Sebagai mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk Rasa hari ini serempak Ke beberapa Lokasi kalau tidak didengar pasti Akansegera mogok nasional,” terang Said.

“Kami Menyusun mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Lantaran kita harus menunggu jadwal Untuk MK. Kita Akansegera persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih Untuk 5 juta buruh Akansegera terlibat Untuk mogok nasional Bersama bentuk stop produksi,” jelasnya.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Buruh Tuntut Undang-Undang Ciptaker Dicabut, Tolak Upah Murah Siap Mogok Nasional