Coretax Bikin Gaduh, Wakil Rakyat Putuskan Sistem Iuran Wajib Lama Kembali Dipakai

JAKARTA – Komisi XI Wakil Rakyat RI menyampaikan beberapa hasil Diskusi dengar pendapat (RDP) tertutup bersama Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan tentang sistem Iuran Wajib Coretax yang Di ini membuat gaduh Kelompok dan Wajib Iuran Wajib (WP).

Ketua Komisi XI Wakil Rakyat RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah dan pihaknya sepakat Untuk kembali menerapkan sistem lama perpajakan Di beriringan Di Coretax Lantaran implementasinya masih disempurnakan.

“Dan tadi kita menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Iuran Wajib agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai, agar ya bahasanya ya, antisipasi Untuk mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan Iuran Wajib,” kata Misbakhun Untuk konferensi pers usai RDP, Senin (10/2/2025).

Menurut Misbakhun, DJP Kemenkeu menjamin bahwa sistem IT apapun yang digunakan tidak Berencana mempengaruhi upaya kolektivitas penerimaan Iuran Wajib Di APBN tahun 2025.

Hasil lainnya, DJP Berencana menyiapkan roadmap implementasi Coretax berbasis risiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan Di wajib Iuran Wajib. “Pelayanan ini menjadi concern kita semua tadi, termasuk concern Di Direktorat Jenderal Iuran Wajib,” ujarnya.

Hasil lainnya, DJP tidak mengenakan Pembatasan Di wajib Iuran Wajib (WP) yang diakibatkan Di gangguan penerapan sistem Coretax Di tahun 2025. Misbakhun juga menekankan DJP Untuk rangka penyempurnaan sistem Coretax wajib memperhatikan cybersecurity, memperkuat cybersecurity.

Lalu hasil lainnya, DJP melaporkan secara berkala kepada Komisi XI perkembangan Coretax. “Ditjen Iuran Wajib Berencana menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI Wakil Rakyat RI paling lama 7 hari kerja,” pungkasnya.

Berikut Kesepakatan Komisi XI Wakil Rakyat RI dan DJP Kementerian Keuangan soal Coretax:

1. Komisi XI Wakil Rakyat RI telah mendengarkan penjelasan Di Direktur Jenderal Iuran Wajib, Kementerian Keuangan tentang implementasi sistem Coretax.

2. Direktur Jenderal Iuran Wajib, Kementerian Keuangan agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama, sebagai antisipasi Untuk mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak menggangu kolektivitas penerimaan Iuran Wajib.