Daripada Ormasnya Setiap Hari Ajukan Proposal

JAKARTA – Pembantu Ri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa izin pengelolaan tambang Hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dilakukan secara profesional, Melewati sayap Usaha masing-masing ormas yang mengajukan. Menurut dia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lebih baik daripada ormas tersebut setiap hari mengajukan proposal.

“Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Nah Karena Itu yang dimaksud Di perizinan itu, itu Ke sayap bisnisnya. Karena Itu tetap aja profesional sebetulnya,” kata Siti Nurbaya kepada wartawan Ke Istana Kepresidenan, Minggu (2/6/2024).

Siti menjelaskan, hal tersebut yang menjadi pertimbangan mengapa pemerintah Memberi izin kepada ormas keagamaan mengelola tambang. Ia menilai, pengelolaan tambang yang dilakukan secara profesional Usaha itu lebih baik ketimbang ormas harus mengajukan proposal.

“Nah ormas itu pertimbangannya itu tadi Lantaran ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik Di sayap Usaha yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya,” ujar dia.

Lebih jauh, ia memastikan perlakuan yang diberikan atau diterapkan Akansegera sama Di ormas keagamaan yang nantinya ikut mengelola. Diketahui Sebelumnya, pemerintah Memberi kesempatan kepada ormas keagamaan Sebagai mengelola tambang.

Ormas keagamaan diberikan akses Sebagai Merasakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP tersebut ditandatangani Di Ri Joko Widodo (Jokowi) Ke 30 Mei 2024. Aturan pemberian IUPK kepada ormas keagamaan diatur Untuk Pasal 83 A. Aturan tersebut Terbaru disisipkan Ke Di Pasal 83 dan Pasal 84.

“Untuk rangka peningkatan Keadaan Komunitas, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Di organisasi kemasyarakatan keagamaan,” dikutip Ke Pasal 83A ayat 1.

Daerah lzin Usaha Pertambangan Khusus Untuk WIUPK, yang Berikutnya disebut WIUPK, adalah Daerah yang diberikan kepada pemegang IUPK. WIUPK merupakan Daerah Mantan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

IUPK atau kepemilikan saham ormas keagamaan Ke Badan Usaha tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Pembantu Ri. Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan Untuk Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud Ke ayat 41 dilarang bekerja sama Di pemegang PKP2B Sebelumnya dan I atau afiliasinya. “Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Ke ayat (1) berlaku Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Dari Peraturan Pemerintah ini berlaku,”bunyi aturan tersebut.

Syarat Lebih Jelas mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan diatur Untuk Peraturan Ri.