Daya Beli Tertekan, Pembatasan BBM Dukungan Pemerintah Diminta Dikaji Ulang

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meminta pemerintah Untuk mengkaji ulang Aturan pembatasan bahan bakar Migas (BBM) Dukungan Pemerintah jenis Pertalite.

Astuti menjelaskan pihaknya telah melakukan kajian pengetatan Dukungan Pemerintah BBM Di tahun lalu. Hasilnya memang bisa ada potensi penghematan Dana Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) hingga Rp34,24 triliun bila pembatasan dilakukan Pada semua jenis kendaraan pribadi.

Ia melanjutkan, pembatasan Untuk Kendaraan Pribadi bisa menghemat Dana Rp32,14 triliun, pembatasan Untuk pembelian maksimal 60 liter bisa menghemat Rp17,71 triliun, dan pembatasan Di Kendaraan Pribadi berkapasitas 1.400 cc bisa menghemat Rp14,81 triliun.

Menurutnya, kendati demikian Aturan ini juga Berpeluang makin menekan daya beli Komunitas. Padahal Pada ini, daya beli Ditengah tertekan bersamaan Di menurunnya jumlah kelas menengah hingga terbatasnya penciptaan lapangan kerja.

“Alangkah baiknya jika Aturan ini dipertimbangkan lagi,” kata Astuti Untuk diskusi virtual Hingga Jakarta, Kamis (12/9) dikutip Untuk Antara.

Ia mengatakan, Situasi Kenaikan Penurunan Nilai Mata Uang Dan Jasa yang tidak sebanding Di kenaikan upah juga disebut menjadi faktor yang menggerus daya beli Komunitas. Jika Aturan pembatasan BBM bersubsidi dilanjutkan, dikhawatirkan Akansegera berdampak Di terkontraksinya perekonomian nasional.

“Tentu saja pembatasan Pertalite ini bisa menghemat Dana fiskal Untuk APBN. Tetapi, kalau kita cermati lagi, ini Akansegera berangkat kepada penurunan daya beli Komunitas dan perekonomian Akansegera makin terkontraksi,” ujar Esther.

Sambil Itu, Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembatasan pembelian bahan bakar Migas (BBM) jenis Pertalite tidak Akansegera mengganggu daya beli Komunitas.

“Tidak Akansegera, tidak Akansegera (mengganggu daya beli). Sebab yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut ketika ditemui Hingga sela-sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) Hingga-2 Hingga Badung, Bali, Senin (3/9).

Untuk kesempatan tersebut, Luhut juga menegaskan bahwa tidak ada Fluktuasi Harga Solar. Pembatasan pembelian BBM Pertalite tersebut bertujuan Untuk memastikan Dukungan Pemerintah tersalurkan Di tepat sasaran.

Karena Itu, lanjut dia, BBM Pertalite tidak Akansegera bisa dibeli Di Komunitas yang tidak berhak Merasakan Dukungan Pemerintah.

“Saya ulangi, tidak ada Fluktuasi Harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak Menyambut Dukungan Pemerintah, ya jangan dikasih Dukungan Pemerintah,” ucap Luhut menegaskan.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/mik)