Dewan Perwakilan Rakyat Desak PP Pengalihan Kewenangan Pengawasan Aset Kripto Segera Terbit

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah segera menuntaskan proses peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan aset kripto Di Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini Untuk Menyediakan kepastian hukum Di industri aset kripto Hingga tanah air.

“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pembuatan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) kami mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Untuk Menyediakan kepastian hukum Untuk OJK Di mengawasi dan mengatur industri kripto Hingga Indonesia,” kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Di Fraksi Partai Golkar Putri Anetta Komaruddin, Selasa (31/12/2024).

Dia menjelaskan harusnya pemerintah sudah menerbitkan PP peralihan pengawasan dan pengaturan aset kripto Sebelumnya Januari 2025. Hal ini sesuai Di Perundang-Undangan Nomor4/2023 yang menyebutkan jika proses peralihan secara keseluruhan dilaksanakan maksimal dua tahun terhitung Di 12 Januari 2023, yakni Sebelumnya 12 Januari 2025.

“Tapi jelang tahun berganti PP tersebut juga belum turun. Ini nantinya bisa memunculkan kekosong hukum,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang merupakan mantan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK itu, mengatakan bahwa Di Diskusi Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama OJK Di 18 November 2024 lalu, pihaknya sudah mengingatkan OJK Untuk Merangsang pemerintah agar mempercepat terbitnya PP. Hal tersebut menurutnya sudah tertuang Di kesimpulan Diskusi.

Putri Komarudin mengimbau OJK berkoordinasi Di Bappebti dan regulator lain, agar proses transisi berjalan mulus, dan tidak mengganggu kegiatan operasional dan proses Usaha yang telah berjalan.

“OJK perlu memastikan kesiapan Di segi kelembagaan dan regulasi, perizinan, infrastruktur dan Keahlian pengawasan, SDM pengawas, bursa, penjaminan, mitigasi risiko, Perlindungan data, hingga perlindungan konsumen,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Di Partai Golkar itu menyebutkan bahwa transaksi aset kripto Hingga Indonesia nilainya luar biasa. Kata dia, per Oktober 2024 total transaksinya sudah mencapai Rp 475,13 triliun, dan nilainya sudah melebihi investor Pasar Saham.

“Instrumen Penanaman Modal Di Negeri ini juga Memiliki risiko yang tinggi. Belum lagi Di maraknya aset kripto yang ilegal. Di sebab itu, kami tekankan agar OJK dapat memastikan aspek perlindungan Untuk konsumen dan investor. Termasuk menjamin upaya Untuk Pelatihan kepada Komunitas Yang Berhubungan Di manfaat dan risiko Di aset ini,” ujar Putri Komarudin.

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, meyakini kewenangan pengawasan dan pengaturan aset kripto Akansegera lebih baik berada Hingga bawah OJK dibanding Hingga bawah Bappebti.

(shf)