HGU IKN hingga 190 Tahun Melebihi Hukum Kolonial

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Kepala Negara No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) sebagai turunan atas revisi Aturantertulis No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negeri Lewat penetapan Aturantertulis No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Aturantertulis No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negeri. Perpres yang ditandatangani Di 11 Juli 2024 Di Kepala Negara Jokowi, Merasakan sorotan perihal beleid pasal 9 yang membuka Potensi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Komentar soal pemberian HGU hingga 190 tahun Sebelumnya telah menjadi sorotan Di Komunitas, yang Disorot bertentangan Di semangat Aturantertulis No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Malahan melebihi hukum kolonial Agrarische Wet 1870 yang hanya memberi konsesi Di 75 tahun.

“Pemberian HGU hingga 190 tahun dipandang tidak konstitusional dan tidak berpihak Di semangat reforma agraria dan hak atas tanah. Setara Institute memandang bahwa proses pemberian HGU Di semangat Bagi memikat Penanaman Modal secara tidak sehat, Berpotensi Bagi menimbulkan Pelanggar Hakasasi Manusia berkelanjutan. Apalagi integrasi prinsip Usaha dan Hakasasi Manusia sama sekali tidak menjadi konsideran Keputusan-Keputusan Yang Berhubungan Di Di IKN dan percepatan pembangunan IKN,” ujar Peneliti Usaha dan Hakasasi Manusia SETARA Institute, Nabhan Aiqani Lewat keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Sejauh pembacaan atas Aturantertulis No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negeri Lewat penetapan Aturantertulis No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Aturantertulis No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negeri, menurut Nabhan, sama sekali tidak ditemukan klausul tentang pemenuhan aspek Hakasasi Manusia Di entitas Usaha Di peranjian Penanaman Modal maupun perdagangan, Hingga mana prinsip Usaha dan Hakasasi Manusia Pada ini telah menjadi rezim hukum internasional dan juga rezim pasar Internasional. “Ketiadaan adopsi prinsip ini menjadi salah satu hambatan Bagi investor Bagi terlibat Di pembangunan IKN,” ujarnya.

Dia mengatakan, prinsip Usaha dan Hakasasi Manusia menekankan bahwa setiap Perjanjian Penanaman Modal harus memastikan penghormatan perusahaan Pada Hakasasi Manusia. UN Working Group on Business and Human Rights merekomendasi kepada Pemerintah Bagi Mengkaji beberapa aspek meliputi penilaian dampak Hakasasi Manusia Sebelumnya menyelesaikan Perjanjian Penanaman Modal, memasukkan klausul Di Perjanjian Penanaman Modal Negeri-perusahaan yang mengharuskan perusahaan menghormati Ham, dan menerapkan proses uji tuntas Ham (proses mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara perusahaan mengatasi dampak buruk Hakasasi Manusia yang aktual dan potensial).

Belajar Di Penghayatan Uni Eropa, Lewat regulasi The 2012 ‘EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy’ yang menekankan komitmen Bagi memajukan perlindungan Hakasasi Manusia Di hubungan eksternal, termasuk Keputusan perdagangan. Regulasi ini menyerukan tindakan Bagi memasukkan Hakasasi Manusia Hingga Di Penilaian Dampak, terutama perjanjian perdagangan yang mempunyai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan.

“Dibandingkan Di mengobral HGU, investor justru lebih membutuhkan kepastian prinsip Hakasasi Manusia, Sustainability dan antikorupsi Di tata kelola Penanaman Modal. Lantaran kepastian berbisnis bukan melulu Di aspek ketersediaan lahan tetapi sangat ditentukan Di aspek social acceptance atau penerimaan sosial yang mendukung operasionalisasi Usaha,” pungkasnya.