Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, Wakil Rakyat Desak Prabowo Evaluasi Inisiatif Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII Wakil Rakyat Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai Pemimpin Negara terpilih Menilai kembali Inisiatif hilirisasi Sesudah resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia Inisiatif hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh Untuk kata berhasil Lantaran keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding Bersama kerusakan lingkungan Ke semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber Kesejaganan Kelompok Ke Di tambang, malah hidup Untuk Kebugaran yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali Yang Berhubungan Bersama Kemiskinan Global yang justru terjadi Ke Area kaya SDA atau Area yang digencarkan Inisiatif hilirisasi, yang sering disebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih Untuk Bersama Pemerintah dan para ahli.

“Tetapi menurut dugaan saya, hal ini disebabkan Lantaran rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal Untuk dana Untuk hasil (DBH) serta Iuran Wajib lainnya Bersama Pemerintah Area, termasuk juga merebaknya Perkara Hukum Hukum-Perkara Hukum Hukum Penyalahgunaan Jabatan tambang. Agar pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak Untuk Kesejaganan Kelompok atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto Untuk pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat Kelompok direkrut hanya sebatas pekerja kasar Lantaran keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan Untuk pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat Lebih merosotnya pembangunan bidang Agrikultur Ke Area tersebut.

Sebab itu, Yang Berhubungan Bersama Inisiatif hilirisasi, pihaknya meminta agar Pemimpin Negara berikutnya Menilai Keputusan yang berlaku Pada ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan Untuk Kesejaganan rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang Penjualan Barang Hingga Luar Negeri produk nikel setengah Bersama Sebab Itu berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu Mendorong hilirisasi nikel Bersama nilai tambah tinggi Agar efek gandanya Untuk Kelompok Meresahkan Bersama membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Ke Samping Itu, perlu audit komprehensif Di smelter-smelter Untuk China yang rawan kebakaran Agar menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” tegasnya.