Hukuman Bebas Mantan Bupati Langkat Langgengkan Impunitas Pelaku TPPO

JAKARTA – Komisi Nasional Ham (Komnas) Hak Fundamental menyesalkan Hukuman bebas mantan Bupati Langkat Terbit Wacana Peranginangin Untuk Perkara Pidana Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerangkeng manusia. Putusan tersebut dinilai melanggengkan impunitas pelaku TPPO.

“Komnas Hak Fundamental menyesalkan putusan tersebut dan menilai putusan tersebut tidak memenuhi hak atas keadilan, terutama Bagi keluarga korban yang meninggal dunia,” kata Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Fundamental Komnas Hak Fundamental Anis Hidayah, Rabu (10/7/2024).

Dari karenanya, Komnas Hak Fundamental menilai lembaga pengawas Proses Hukum seperti Komisi Yudisial (KY) perlu turun tangan. Komnas Hak Fundamental meminta KY Bagi mengawasi segala proses Proses Hukum itu.

“Komnas Hak Fundamental memandang perlunya lembaga-lembaga pengawas Proses Hukum seperti Komisi Yudisial, melakukan pengawasan atas proses Proses Hukum Perkara Pidana Hukum tersebut,” jelasnya.

Meski menghormati putusan Lembaga Proses Hukum Negeri Stabat atas Hukuman bebas itu, Komnas Hak Fundamental mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan upaya hukum kasasi atas Perkara Pidana Hukum itu. Sebab menurutnya putusan bebas yang diberikan kepada Terbit menjadi kontra produktif Ke Ditengah Pemerintah Indonesia yang Berusaha memberantas TPPO.

“Komnas Hak Fundamental berpandangan bahwa penguatan Pra-Penanganan dan penanganan TPPO perlu dilaksanakan lebih masif lagi Bagi semua pemangku kepentingan termasuk lembaga Proses Hukum agar semua pemangku kepentingan Memiliki pemahaman yang sama tentang bahayanya TPPO,” tegasnya.

“Komnas Hak Fundamental memandang bahwa putusan bebas tersebut Akansegera Berpotensi Bagi melanggengkan impunitas Bagi pelaku TPPO terutama pelaku yang merupakan oknum Aktor Atau Aktris Negeri,” ucapnya.