Hukuman Politik Blokir STNK Untuk Pelanggar Bayar Tol Tanpa Setop Masih Disusun

—

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus menyebut pemblokiran STNK Untuk kendaraan yang tak terdaftar Di sistem tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) masih disusun.

“Belum belum masih kita susun (Hukuman Politik pelanggar MLFF),” kata Pada ditemui CNNIndonesia.com Di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Ia menjelaskan nantinya setiap kendaraan yang menggunakan pembayaran Lewat MLFF itu harus terdaftar Di Gadget Lunak Cantas.

Gadget Lunak Cantas itu secara otomatis terhubung Didalam database kendaraan milik Korlantas Polri alias Electronic Registration and Identification(ERI).Tetapi menyoal teknis pemberian Hukuman Politik Untuk kendaraan yang tidak registrasi Di Cantas masih Untuk tahap penyusunan.

“Gadget Lunak Cantas itu masuk Didalam database. Semua itu masuk ERI. Masuk itu semua harus butuh ERI, butuh database kendaraan. Tetapi bagaimana teknisnya (sanksinya) sekarang masih kita susun,” ucap dia.

Di tempat yang sama, Pejabat Tingginegara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan penerapan Hukuman Politik Untuk Komunitas yang tak mendaftar Gadget Lunak Cantas Untuk skema tol nirsentuh berdasar Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Hal itu menjadi dasar Untuk kepolisian Untuk menerapkan fungsi penegakan hukum (law enforcement) Untuk proses penerapan single lane free flow(SLFF), tahapan Di multi lane free flow (MLFF) yang sama-sama nirsentuh.

Tetapi demikian, ia menyampaikan Untuk Komunitas yang belum terdaftar Cantas Berencana dialihkan terlebih dahulu Untuk menggunakan gerbang tol Didalam sistem pembayaran tapping.

“Didalam Sebab Itu, tidak ada loss of income Didalam badan usaha jalan tol,” ujarnya.

Denda tol nirsentuh diatur Untuk Pasal 105 ayat 5 PP 23/2024 yang menyebut besaran Hukuman Politik dibagi menjadi tiga, yakni tingkat I berjumlah satu kali tarif tol yang mesti dibayar Untuk waktu 2×24 jam, tingkat II sebesar tiga kali tarif tol yang mesti dibayar Untuk waktu 10×24 jam, lalu tingkat III sebanyak 10 kali lipat tarif tol dan pemblokiran STNK apabila pengendara tidak membayar denda Sebelumnya Itu lebih Didalam 10×24 jam.

Pendapatan Didalam denda administratif ini dapat menjadi penerimaan Bangsa bukan Iuran Wajib (PNBP).

Transaksi nontunai nirsentuh telah diumumkan Didalam Kementerian PUPR Dari dua tahun lalu. Sistem ini Berencana diterapkan Untuk semua golongan kendaraan.

[Gambas:Video CNN]