ICJR Minta Revisi KUHAP Fokus Pengawasan Antar Lembaga, Bukan Hanya soal Dominus Litis

JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyikapi pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Peristiwa Pidana (KUHAP) yang Di ini Di dibahas. Hal itu disampaikan peneliti ICJR Iftitahsari Di mengisi diskusi bertajuk RUU KUHP Memperkuat Sistem Proses Hukum Pidana Terpadu yang digelar Hingga Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah narasumber ahli Hingga bidang hukum yakni Wakil Ketua Komnas Hakasasi Manusia AH Semendawai, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan, dan Pakar Hukum Margarito Kamis.

Iftitahsari meminta pembahasan mengenai Revisi KUHAP tak hanya berkutat Ke narasi polarisasi tentang diferensiasi fungsional dan asas dominus litis.

Sebab, publik harus waspada Di adanya kepentingan terselubung Bersama para lembaga penegak hukum yang ingin memperluas kewenangannya khususnya Melewati Revisi KUHAP Bersama melemparkan narasi tentang penguatan asas dominus litis Untuk pihak tertentu.

“Kita jangan sampai terjebak Hingga narasi yang itu sebetulnya kepentingan-kepentingan lembaga tertentu yang tujuannya ingin memperbesar kewenangan,” ujar Iftitahsari.

Terpenting Di Revisi KUHAP tak boleh ada kewenangan powerfull yang dimiliki satu lembaga. Karenanya, dia menyebut pengawasan antarlembaga mutlak diperlukan.

Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan menuturkan bagaimana para lembaga penegak hukum saling berlomba Untuk memperkuat kewenangan mereka Melewati Revisi KUHAP.

“Mereka berlomba-lomba menambah kewenangannya masing-masing. Tetapi Skor yang harus disepakati adalah Polri sebagai penyidik utama tidak bisa diganggu, demikian Jaksa adalah penuntut tidak bisa diganggu,” kata Luhut.

Artinya, Yaitu ada benturan Di diferensiasi fungsional yang dipertahankan Polri dan asas dominus litis yang diperjuangkan Kejaksaan.