Imparsial Desak Dewan Perwakilan Rakyat Tak Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan Polri

JAKARTA – Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri. Sebab, substansi usulan perubahan Di kedua RUU tersebut Memiliki sejumlah persoalan yang serius dan dikhawatirkan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyikap pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengaku sudah Memperoleh empat Surat Kepala Negara (Surpres). Di jumlah tersebut dua Di antaranya Surpres tentang RUU TNI dan RUU Polri. Kendati Di ini Daftar Inventaris Masalah (DIM) belum diterima Di pihak pemerintah, Akan Tetapi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan RUU TNI dan RUU Polri Akansegera dibahas Di sisa masa jabatan Sebelumnya Oktober 2024, tepatnya Di masa sidang Berikutnya yakni Agustus 2024.

”Kami memandang, pengajuan Surpres RUU TNI dan RUU Polri menunjukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengabaikan Penilaian dan masukan Di Kelompok sipil Untuk tidak melanjutkan pembahasan kedua RUU tersebut,” tegasnya, Kamis (11/7/2024).

Langkah tersebut, kata Gufron, dinilai sebagai bentuk pemaksaan yang Berpotensi Untuk berdampak Pada diabaikannya partisipasi publik mengingat masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2019-2024 tidak lama lagi Akansegera berakhir. Ditambah substansi perubahan RUU tersebut dikhawatirkan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri.

”Penting dicatat, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri berkaitan Bersama kepentingan Kelompok secara luas. Sebab itu, menjadi penting Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Untuk benar-benar Merencanakan Penilaian, saran dan masukan Di Kelompok sipil mengingat mereka yang Akansegera terdampak langsung Bersama penerapan kedua Aturantertulis tersebut. Kami juga sangat khawatir Di Di waktu yang singkat tersebut, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri cenderung transaksional Agar mengabaikan partisipasi Di kalangan Kelompok sipil,” tegasnya.

Gufron menilai, sedari awal Wacana revisi Aturantertulis Polri dan Aturantertulis TNI telah mengabaikan asas keterbukaan yang diharuskan Bersama undang-undang. Tidak ada keterbukaan kepada Kelompok sebagai pihak yang terdampak Di kedua RUU tersebut, dan Terbaru diketahui Setelahnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan kedua RUU tersebut sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Pelibatan partisipasi publik merupakan aspek penting Di pembentukan peraturan perundangan-undangan. Di pasal 5 huruf Forumekonomiglobal Aturantertulis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan ada tujuh asas yang harus dipenuhi Di pembentukan Aturantertulis, salah satunya adalah Asas Keterbukaan.

Di Dibagian penjelasan, yang dimaksud Bersama asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai Di Pendesainan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), Menyediakan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung Untuk Merasakan informasi dan Menyediakan masukan Di setiap tahapan Di pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan atau tertulis Bersama cara daring (Di jaringan) dan luring (luar jaringan).

Mengingat Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2019-2024 Akansegera segera berakhir, pembahasan keduanya Berpotensi Untuk mengabaikan partisipasi publik dan berdampak Di lahirnya aturan perundang-undangan yang anti-Penilaian dan represif. “Kami juga menilai secara substansi RUU TNI dan RUU Polri Memiliki usulan perubahan yang bermasalah. Alih-alih Merangsang perbaikan dan menjadikan TNI dan Polri lebih profesional, sejumlah usulan perubahan yang ada Akansegera membuat kedua institusi tersebut Lebih menjauh Di kepentingan dan mandat Reformasi, jika diakomodir Bersama Dewan Perwakilan Rakyat,” katanya.

Sebab itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus benar-benar mencermati Penilaian, saran, dan masukan Di berbagai kelompok Kelompok sipil. Jangan sampai Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan produk legislasi yang merusak prinsip Negeri hukum, mengancam Sistem Pemerintahan dan Ham.

“Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri Di sisa masa periode yang tidak banyak. Di Di masa baktinya yang Akansegera berakhir, sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah memfokuskan Di upaya evaluasi dan perbaikan Pada berbagai praktik penyimpangan Di pelaksana tugas TNI-Polri dan Merangsang agenda Reformasi yang tertunda,” katanya.