Pembantu Ri Penanaman Modal Asing atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Di ini Pemerintah telah berkomunikasi Di PT Freeport Yang Terkait Di penambahan jumlah kepemilikan saham sebesar 10%. Foto/Dok
Bahlil menjelaskan, Ke tahap Perundingan yang dilakukan Di Pemerintah dan PT Freeport, 98% sudah sepakat Sebagai setidaknya 3 Nilai utama, salah satunya penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah Ke PT Freeport sebanyak 10%.
Adapun 3 Nilai utama yang menjadi kesepakatan Di pembahasan Di Pemerintah dan PT Freeport yakni penambahan porsi kepemilikan saham, pembangunan smelter Ke Papua, hingga melibatkan pengusaha Lokasi Ke Papua.
“Kami sudah melakukan Perundingan, 98% sudah disepakati beberapa Nilai, salah satunya penambahan saham 10%, membangun smelter Ke Papua, dan melibatkan pengusaha Lokasi Ke Papua,” ujar Bahlil Di konferensi pers Ke kantornya, Jumat (7/6/2024).
Menurutnya Di penambahan porsi kepemilikan saham Pemerintah Ke PT Freeport menjadi 61% itu Berencana memudahkan Di melakukan Penjelajahan. Sebab Ke tahun 2035 diperkirakan Berencana menjadi puncak masa produksi PT Freeport, Sesudah tahun itu maka kapasitas produksi Berencana menurun.
Agar dikatakan Bahlil, masih diperlukan Penjelajahan Sebagai menjaga produktivitas PT Freeport Sesudah tahun 2035 tersebut. Sedangkan masa Penjelajahan sendiri membutuhkan waktu sedikitnya 10 sampai 15 tahun.
“Karena Itu kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka Sesudah tahun 2035 potensinya tidak ada produksi, siapa yang mau tanggung jawab,” kata Bahlil.
“Kalau sekarang sudah 51% potensinya sudah tambah 10%, menjadi 61% milik Bangsa, yang sahamnya dimiliki Dari BUMN dan BUMD,” tutupnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Indonesia Incar Kuasai 61% Saham Freeport, Bahlil: 98% Sudah Disepakati