Seminar Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust. FOTO/Ist
Hal ini disampaikan Untuk seminar “Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust”, yang diselenggarakan Dari Lembaga Pembaruan Perbankan Indonesia (LPPI). Ke kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif Untuk para pelaku industri Untuk memperkuat ketahanan perusahaan Untuk Berjuang Bersama ancaman siber.
“Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen Keselamatan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi Syarat regulator,” ungkapnya Untuk siaran pers, Kamis (4/7/2024).
Seiring Bersama perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan Di layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus Meresahkan. Perkembangan transaksi Ke kanal pembayaran digital telah Menyediakan kemudahan Untuk Kelompok luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (Bankindonesia), hingga Desember 2023, nilai transaksi Bersama QRIS mencapai Rp229,96 triliun Bersama jumlah User lebih Untuk 45,78 juta.
Untuk Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya Dari regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai Untuk front-end hingga back-end, dilengkapi Bersama berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan Untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi Untuk potensi ancaman siber.
Ario menyoroti pentingnya industri ini Memiliki protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin Untuk eksekusi manajemen krisis. Ke Di Itu, audit Keselamatan berkala dan evaluasi langkah-langkah Keselamatan Disorot krusial Untuk Memperbaiki kesiapsiagaan Ke masa Didepan.
Dia menegaskan pentingnya kolaborasi Di bank, Inovasi Teknologi Keuangan, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya Untuk industri sistem pembayaran perlu Memperoleh perhatian bersama-sama.
“Industri perlu mencari Potensi kolaborasi antarlembaga Untuk memaksimalkan biaya Penanaman Modal Asing Untuk memperkuat ketahanan siber Lewat pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi Untuk memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak Ke pelayanan kepada nasabah,” paparnya.
Ario juga menekankan pentingnya membangun Kearifan Lokal Dunia perusahaan yang kuat Untuk Keselamatan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus Menerapkan praktik terbaik, termasuk penggunaan Ilmu Pengetahuan terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.
“Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah Kunci Untuk Berjuang Bersama ancaman siber. Semua pihak harus bersatu Untuk Menyediakan perlindungan terbaik Untuk User sistem pembayaran Ke Indonesia,” tutup Ario.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Industri Sistem Pembayaran Perlu Kolaborasi Hadapi Ancaman Kejahatan Siber