Janji Profesional, Ormas Keagamaan Manfaatkan Izin Tambang Bagi Umat

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berjanji bakal memanfaatkan peraturan Daerah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Bagi ormas keagamaan secara bertanggung jawab. Keputusan pemerintah menerbitkan peraturan tersebut diyakini bakal berdampak positif Bagi pengelolaan organisasi dan Keadaan umat.

“NU Akansegera menyiapkan suatu struktur Usaha dan manajemen yang Akansegera menjamin profesionalitas dan akuntabilitas baik Untuk pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Kamis (13/6/2024).

Adapun WIUPK Ormas Keagamaan tertuang Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dia mengapresiasi Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Sebab Mengintroduksi PP tersebut.

Menurut dia, WIUPK Ormas Keagamaan adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan Didalam sebaik-baiknya agar tujuan mulia Didalam Keputusan itu tercapai.

“NU telah siap Didalam sumber daya manusia yang mumpuni, Gadget organisasi yang lengkap dan jaringan Usaha cukup kuat Bagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” kata Gus Yahya.

Diketahui, Pembantu Pemimpin Negara Penanaman Modal Asing/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerangkan bahwa PP WIUPK merupakan upaya afirmatif Bangsa agar ormas keagamaan memperoleh Kemungkinan yang sama Didalam kelompok pengusaha Bagi Menyambut izin tambang.

Bahlil menegaskan tetap ada syarat ketat yang harus dipenuhi bila ormas keagamaan ingin mengelola tambang Di antaranya ormas keagamaan harus Memiliki badan usaha yang mampu mengelola Usaha pertambangan.

“Sesudah IUP dipegang ormas keagamaan, kita carikan partner. Maka IUP ini tidak bisa dipindahtangankan, sangat ketat,” ujar Bahlil.

(jon)