Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Bermotor Roda Dua Wajib Punya Asuransi 2025, Tanggung Korban Kecelakaan

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan seluruh kendaraan bermotor Ke Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

TPL merupakan produk asuransi yang menjamin ganti rugi Di pihak ketiga yang secara langsung disebabkan Dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin Ke Di polis.

Ogi menegaskan Di ini pemerintah Di menyiapkan aturan turunan Didalam Perundang-Undangan PPSK.

Untuk diketahui, Undang-Undang Pembaruan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perundang-Undangan PPSK) mengatur bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib Untuk seluruh pemilik Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Bermotor Roda Dua.

“Dan diharapkan peraturan pemerintah Yang Terkait Didalam asuransi wajib itu sesuai Didalam Perundang-Undangan paling lambat 2 tahun Sebelum PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL,” kata Ogi Di Insurance Forum 2024, Selasa (16/7) seperti dikutip Didalam CNBCIndonesia.

Syarat kendaraan wajib asuransi sudah umum berlaku Ke berbagai Bangsa, termasuk Bangsa-Bangsa Ke Asosiasinegara-Negaraasiatenggara.

Asuransi wajib Untuk kendaraan bermotor bersifat gotong royong. Hal ini bisa menekan kerugian ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak.

Menurut Ogi, pihaknya Di ini terus berkoordinasi Untuk menerapkan asuransi wajib Untuk kendaraan bermotor tersebut. Sebab ia menyebut butuh satu platform yang dapat digunakan Untuk mengetahui asuransi yang digunakan setiap kendaraan bermotor.

“Apakah kita berkoordinasi Didalam kepolisian yang mengurus STNK, lalu siapa perusahaan yang melakukan itu, apakah itu konsorsium?” ujar Ogi.

Ogi menjelaskan pihaknya juga Di merampungkan mekanisme harga Untuk dikenakan Hingga peserta yang ikut asuransi wajib tersebut.

Ia membocorkan bahwa Lebihterus banyak peserta yang ikut asuransi wajib tersebut, maka premi yang harus dibayarkan peserta Berencana lebih murah.

“Saya yakin bahwa premi yang dikenakan itu lebih murah daripada yang sekarang dilakukan secara sukarela,” tutup Ogi.

[Gambas:Video CNN]

(Regu/mik)