Keputusan Resmi Muhammadiyah Kelola Tambang Akhir Pekan Ini

JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti Merespons kabar Muhammadiyah telah Memperoleh tawaran izin usaha pertambangan (IUP) Sebagai ormas keagamaan Di pemerintah. Menurutnya, keputusan resmi Berencana disampaikan Sesudah Konsolidasi Nasional Di Yogyakarta akhir pekan ini.

Di keterangan tertulisnya, Abdul Mu’ti mengungkapkan, ada penawaran mengelola tambang Di pemerintah Melewati Pejabat Tingginegara Penanaman Modal Asing/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilla yang disampaikan Di Diskusi Pleno PP Muhammadiyah Di 13 Juli 2024. Di penawaran itu belum disampaikan lokasi tambang Untuk Muhammadiyah.

“PP Muhammadiyah telah Merundingkan penawaran tersebut Di Pleno 13 Juli,” kata Abdul Mu’ti, Kamis (25/7/2024).

Meski telah dibahas Di Diskusi Pleno tapi keputusan resmi pengelolaan tambang Dari Muhammadiyah belum disampaikan Hingga publik. Keputusan resmi Berencana disampaikan akhir pekan ini Di Yogyakarta.

“Keputusan resmi pengelolaan tambang Dari PP Muhammadiyah Berencana disampaikan secara resmi Sesudah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli Di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” katanya.

Sebagai diketahui,Ri Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang Untuk ormas keagamaan. Aturan tersebut diatur Di Peraturan Ri (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Ri Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Untuk Penataan Penanaman Modal Asing.

“Di rangka peningkatan Kesejaganan Kelompok, WIUPK yang berasal Di Area Mantan PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Dari Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 5A dikutip Di aturan tersebut.

Organisasi Kemasyarakatan keagamaan itu harus memenuhi kriteria dan Memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan Kesejaganan Kelompok/umat. Penawaran izin usaha tambang itu berlaku Di jangka waktu 5 tahun Dari peraturan berlaku.

“Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Di ayat (1) berlaku Di jangka waktu 5 (lima) tahun Dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku,” bunyi aturan tersebut.

Nantinya, Pejabat Tingginegara Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Pejabat Tingginegara / kepala badan yang Mengadakan urusan pemerintahan Di bidang Penanaman Modal Asing/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas. Berdasarkan WIUPK, ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki Dari Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.

“Berdasarkan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud Di ayat (2), Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan mengajukan permohonan IUPK Melewati Sistem OSS,” bunyi aturan tersebut.