Jakarta, CNN Indonesia —
Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengundang perwakilan ojol Sebagai diskusi menyoal legalitas para pekerja.
“Kami menunggu adakah undangan Di kementerian kepada kami Sebagai menindaklanjuti seperti apa yang Akansegera dilakukan Kemenhub atau perintah Di Keinginan mitra ojol,” kata Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/8).
Igun menjelaskan komentar Pembantu Pemimpin Negara Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengamini ojol Memperoleh landasan Undang-Undang masih berbentuk pernyataan politis dan belum ada tindak lanjut Di pernyataan itu.
Sebelumnya Budi Karya Menyediakan Pemberian Sebagai pembuatan Undang-Undang Untuk legalitas ojol.
“Itu satu usulan yang baik agar landasan Aturantertulis itu dibuat, kami setuju Sebagai dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern Di apa yang dimintakan Dari para ojol,” kata Budi Hingga Kompleks Wakil Rakyat, Kamis (29/8).
Selain belum ada tindak lanjut soal pembuatan Undang-Undang yang merupakan salah satu Di enam Skor yang dituntut Unjuk Rasa ojol, Igun juga bilang Hingga Di Ini belum ada perubahan tarif dan pendapatan usai ratusan ojol Mengadakan unjuk rasa Hingga Jalan Medan Merdeka Barat (Patung kuda) Ke Kamis (29/8).
“Kayaknya belum ada (perubahan tarif dan pendapatan) hari ini Dari Sebab Itu hanya sebatas pernyataan Menhub kemarin itu saja,” tuturnya.
Aki unjuk rasa Hingga Jakarta kemarin yang melibatkan Disekitar 500 hingga 1.000 ojol setidaknya punya enam Skor Keinginan Hingga pemerintah.
Pertama, soal revisi dan penambahan pasal Ke Peraturan Menkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil Sebagai mitra ojek online dan kurir online Hingga Indonesia.
Kedua, ojol meminta Kominfo wajib Menilai dan Menyimak segala bentuk kegiatan Usaha dan Langkah aplikator yang Disorot mengandung unsur ketidakadilan Di pengemudi ojol dan kurir online Hingga Indonesia.
Ketiga, ojol ingin Langkah layanan tarif hemat Sebagai pengantaran Produk dan Minuman Ke semua aplikator dihapus sebab dinilai tidak manusiawi dan Menyediakan rasa ketidakadilan Di mitra driver ojol dan kurir online.
Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran Produk dan Minuman Hingga semua aplikator.
Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada penndapatan mitra driver.
Keenam, legalkan ojol Hingga Indonesia Di membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian Yang Berhubungan Di yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.
(can/fea)
Artikel ini disadur –> Cnnindonesia News: Menhub Setuju Aturantertulis Ojol, Asosiasi Driver Minta Diundang Diskusi