Menkes Sebut Harga Perawatan Di Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Kesejajaran (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga Perawatan Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga Perawatan Di Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti Pertemuan yang dipimpin Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Yang Terkait Bersama alat Kesejajaran dan Perawatan-obatan.

Awalnya, Budi berharap harga alat Kesejajaran dan Perawatan-obatan dapat disamakan Bersama Negeri-Negeri tetangga Indonesia. Sebab, katanya, Di ini harga alkes dan Perawatan-obatan dinilai mahal.

“Pertama, harga alat Kesejajaran dan Perawatan-obatan itu bisa sama dong Bersama Negeri tetangga. Kan Di kita harga alkes dan Perawatan-obatan mahal,” kata Budi Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Budi menjelaskan, harga Perawatan Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan Bersama harga Perawatan Di Malaysia.

“Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga Perawatan itu 3 kali, 5 kali dibandingkan Bersama Di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen,” jelasnya.

Budi menyebut bahwa harga Perawatan tinggi dikarenakan adanya inefisiensi Di perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.

“Ada biaya-biaya yang Bisa Jadi harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga,” ungkapnya.

Budi mengaku telah berkomunikasi Bersama asosiasi industri alat Kesejajaran dan Perawatan-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga Perawatan menjadi lebih murah.

“Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri Di negeri. Jangan kalau Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Produk Internasional Karena Itu bea masuknya 0, tapi Lalu biaya komponen impornya Sebab kita komponennya masih Pembelian Barang Bersama Luar Negeri justru itu dipajakin. Kan Karena Itu kalau industri Di negeri kita bikin pasti, kita tidak Bersaing Sebab udah ada biaya bea masuk Di sana,” papar Budi.

“Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan Pembantu Presiden Tim Menteri teknisnya harus ngomong Bersama Pembantu Presiden Tim Menteri Perindustrian yang nanti ngatur. Lalu juga kita mengusulkan Di Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang Di Indonesia kan mahal ya,” pungkasnya.

(tsa)