Pemprov Jateng Berhasil Pertahankan Opini WTP 13 Kali Berturut-turut

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Ditengah (Jateng) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Untuk yang Hingga-13 kalinya secara berturut-turut.

Pengakuan tersebut diserahkan langsung anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Lokasi (LKPD) Provinsi Jawa Ditengah 2023 Hingga Ruang Pertemuan Paripurna DPRD Jawa Ditengah, Selasa (4/6/2024).

Nana mengaku sangat bangga atas capaian pemprov yang mampu meraih opini WTP Hingga-13 tersebut.

“Ini tambahan Inspirasi kita Untuk memacu Meningkatkan kinerja yang lebih baik, tentunya Di Meningkatkan pelayanan dan Kesejajaran Kelompok Jawa Ditengah,” kata Nana.

Secara garis besar, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Ditengah Tahun Dana 2023, Di lain realisasi pendapatan Lokasi sebesar Rp25,369 triliun atau 96,75 persen Bersama target sebesar Rp26,222 triliun, realisasi belanja Lokasi dan belanja Peralihan sebesar Rp25,800 triliun atau 93,88 persen Bersama Dana sebesar Rp27,482 triliun, serta pembiayaan netto sebesar Rp1,330 triliun.

^{(Foto: istimewa)}

Nana menjelaskan, serapan Dana tersebut yang membuat Pemprov Jateng meraih WTP. Bukan Hanya Itu, Di LHP tersebut masih ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Bersama Pemprov Jateng.

“Serapan Dana itulah yang membuat Pemprov Jateng kembali memperoleh WTP. Terima kasih atas rekomendasi yang diberikan, kami Berencana segera tindak lanjuti,” ucapnya.

Menurut Nana, Di upaya Meningkatkan pelayanan dan Kesejajaran Kelompok Jawa Ditengah, masih terdapat sejumlah pekerjaan Tempattinggal, Hingga antaranya tingkat Kemiskinan Global Jawa Ditengah yang masih tinggi, yaitu 10,77 persen. Sambil angka pengangguran terbuka tercatat telah Menyaksikan penurunan hampir 1 persen

“Ini menjadi atensi kami. Kami harus bahu-membahu. Pada kami turun Hingga lapangan selalu koordinasikan secara internal. Insyaallah kalau sudah diumumkan, kami yakin Kemiskinan Global menurun. Pengangguran juga cukup banyak turun,” ujarnya.

Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit mengatakan, BPK wajib melakukan pemeriksaan atas LKPD setiap tahun Untuk memenuhi amanat undang-undang. Dia menambahkan, BPK berkomitmen Untuk memastikan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, serta Menyediakan rekomendasi Di tata kelola keuangan Lokasi agar lebih baik.

(skr)