Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menolak larangan penjualan rokok Di RPP Kesejajaran. FOTO/dok.SINDOnews
Sebagai salah satu Barang Dagangan yang diperjualbelikan Di ritel, produk tembakau menyumbang angka pendapatan usaha yang besar Supaya aturan ini dipastikan Akansegera merugikan usaha. Di tahun 2023, estimasi total nilai penjualan produk tembakau nasional Di ritel modern mencapai angka Rp40 triliun.
Baca Juga: Di Tumbuh, Industri SKT Sebaiknya Tak Dibebani Cukai Tinggi
Jika aturan ini disahkan, maka diperkirakan lebih Di setengah jumlah pendapatan tersebut Akansegera lenyap. Hal ini Sebab terdapat ratusan ribu ritel modern yang Akansegera terdampak Di aturan tembakau Di RPP Kesejajaran, khususnya Di Wacana larangan penjualan rokok Bersama zonasi 200 meter Di tempat Belajar dan tempat bermain anak.
Ketua Dewan Penasihat HIPPINDO, Tutum Rahanta, menyayangkan adanya polemik aturan tembakau Di RPP Kesejajaran yang Di ini masih Dari Sebab Itu perdebatan. Padahal, Untuk Tutum, aturan produk tembakau yang Di ini berlaku dinilai sudah baik Di sisi peraturan dan implementasinya. Pelaku usaha juga sudah menaati aturan penjualan produk tembakau sesuai ketentuannya.
“Aturan yang berlaku Di ini Sebagai tata cara penjualan rokok itu sudah komprehensif. Bersama memperketat aturan tembakau Di RPP Kesejajaran, seperti aturan zonasi 200 meter Di pusat Belajar dan tempat bermain anak, ini Akansegera menjadi sangat bias dan menimbulkan ketidakpastian Di lapangan,” tegas Tutum kepada wartawan.
Di Di Itu, Tutum juga melihat aturan penjualan produk tembakau yang tercantum Di RPP Kesejajaran Akansegera mengusik keberlangsungan usaha dan aturan yang Sebelumnya Itu sudah berlaku. “(Penjualan) kalau diganggu pasti Akansegera berdampak Pada timbulnya kesempatan lain. Saya kira nanti (Akansegera) timbul (penjualan produk tembakau) Di pasar gelap dan membludak, Supaya pemerintah nanti Akansegera sulit Sebagai mengontrol peredarannya,” ungkapnya.
Kejadian Luar Biasa ini menegaskan bahwa aturan zonasi 200 meter Sebagai penjualan produk tembakau belum tentu dapat dikontrol dampaknya Di lapangan dan Akansegera menimbulkan ketidakpastian usaha. Dari karenanya, Tutum menegaskan bahwa jangan sampai ada aturan Terbaru Untuk produk tembakau yang menganggu penjualan peritel.
“Pada Produk yang dijual (adalah produk) legal, maka sebaiknya diatur saja, tapi jangan sampai ganggu proses penjualannya Di lapangan. Sekali lagi, implementasi (Di aturan tembakau Di RPP Kesejajaran) itu Akansegera Berpotensi Sebagai menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian,” terangnya Di Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Tutum menjelaskan Di sisi peritel, alasan penolakan pasal karet ini juga didorong Dari rasa kekhawatiran jika terjadi penindakan petugas yang Berpotensi Sebagai merazia penjualan produk tembakau nantinya. Hal ini juga Berpotensi Sebagai menganggu kehidupan peritel, Sambil Itu produk tembakau merupakan Barang Dagangan yang menyumbang penerimaan Untuk Bangsa Bersama angka yang signifikan.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Pengusaha Ritel Tolak Zonasi Larangan Penjualan Rokok Di RPP Kesejajaran