Penyuapan BAKTI Kominfo, Mantan Pejabat Pembuat Komitmen Dituntut 7 Tahun Penjara

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut Elvano Hatorangan tujuh tahun penjara. Elvano merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung menilai, Elvano Hatorangan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Penyuapan sebagaimana Di dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyuapan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Memutuskan pidana Pada Terdakwa Elvano Hatorangan Bersama pidana penjara Pada 7 tahun dikurangi sepenuhnya Bersama lamanya terdakwa berada Di tahanan Sambil Itu Bersama perintah agar terdakwa tetap ditahan Di Tempattinggal tahanan Bangsa,” kata JPU Di Lembaga Proses Hukum Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Di Di Itu, Elvano juga dituntut Bagi membayar denda sebesar Rp1 miliar Bersama Syarat apabila denda tidak dibayar diganti Bersama pidana kurungan Pada 6 bulan. Jaksa juga membebankan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.400.000.000 Bersama memperhitungkan adanya Produk bukti yang disita.

Adapun jika Elvano tidak membayar uang pengganti paling lama Di waktu satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Dari jaksa dan dilelang Bagi menutupi uang pengganti tersebut.

“Di hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi Bagi membayar uang pengganti, maka dipidana Bersama pidana penjara Pada 3 tahun 6 bulan,” jelas jaksa.

Sebagai informasi, Elvano Hatorangan didakwa melakukan tindak pidana Penyuapan Yang Berhubungan Bersama Tindak Kejahatan proyek BTS 4G Di Bakti Kominfo. Elvano didakwa secara bersama-sama merugikan Bangsa Rp8 triliun.

Atas perbuatannya, Terdakwa Elvano Hatorangan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyuapan sebagaimana telah diubah Bersama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyuapan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Aturan Pidana.