Perdana, Satgas Pemberantasan Judi Online Gelar Rakor Di Kemenko Polhukam

JAKARTA – Satuan tugas (Satgas) Melakukan Pertemuan koordinasi tingkat Pejabat Tingginegara tentang pemberantasan judi online Di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (19/6/2024). Pertemuan perdana dimulai Di pukul 14.44 WIB.

Pantauan MNC Portal, Pertemuan dipimpin langsung Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, ditemani Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Ivan Yustiavandana.

“Yang saya hormati Pejabat Tingginegara Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Arie Setiadi. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Bapak Ivan Yustiavandana,” ujar Hadi Untuk sambutannya.

Seusai Hadi Menyediakan sambutan, para wartawan meninggalkan ruangan Lantaran Pertemuan digelar secara tertutup.

Diberitakan Sebelumnya, Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan mengenai satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online.

Aturan ini tertuang Untuk Keputusan Kepala Negara (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres tersebut ditandatangani Kepala Negara Jokowi Ke Jumat 14 Juni 2024.

“Sebagai mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu, dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang Lanjutnya Untuk Keputusan Kepala Negara ini disebut Satgas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Ke Sabtu (15/6/2024).

Satgas Pemberantasan Judi Online Akansegera berada Di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Negara. Pembentukan Satgas bertujuan Sebagai melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu Untuk rangka melindungi Komunitas.

Ketua Satgas dipimpin Dari Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Wakil Ketua Satgas Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Harian Pra-Penanganan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Tugas Satgas Di lain mengoptimalkan Pra-Penanganan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Lalu Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan kerja sama luar negeri Untuk upaya Pra-Penanganan dan penegakan hukum perjudian daring.