Perpanjangan SIM Disebut Menyengsarakan Rakyat

—

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman Untuk Diskusi Kerja Komisi III Lembaga Legis Latif RI bersama Korlantas Polri mengungkapkan proses perpanjangan SIM sangat menyengsarakan Kelompok. Hal ini tak lain Lantaran pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

Benny mencontohkan salah satu Tindak Kejahatan yang ditemuinya, Ke mana warga salah satu kabupaten Ke NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh Ke Kupang sebab mesin cetak SIM Ke daerahnya Merasakan kerusakan.

“Ke Lokasi saya Ke NTT, provinsi kepulauan, Sebagai memperpanjang SIM saja harus datang Ke Kupang. Ada SIM tertentu yang Ke kabupaten lah. Ke kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip Bersama YouTube.

“Lalu mereka yang tidak bisa memperpanjang SIM akibat mesin rusak tetap membawa kendaraan Lalu ditangkap Bersama alasan SIM sudah mati,” tambahnya.

Menyambut Baik hal tersebut, Benny mengusulkan dua Skor penting yang dapat dikaji Dari Korlantas Polri, yaitu berkaitan Bersama penghapusan perpanjangan SIM mulai tahun Di dan penerapan audit Yang Berhubungan Bersama perpanjangan SIM, termasuk Ke pengusaha yang mencetak kartu SIM.

“Sekali lagi saya mengusulkan Sebagai dimasukkan Untuk kesimpulan (Diskusi), dua soal penting ini. Persoalan pertama hapus perpanjangan SIM dan STNK mulai tahun Dana 2025. Kesimpulan yang kedua lagi, audit. Panggil itu pengusaha (cetak SIM)-nya,” jelasnya.

Usulan SIM seumur hidup

Sebelumnya Itu Untuk Diskusi yang sama, Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif RI Sarifuddin Sudding mengusulkan penerapan SIM, STNK, dan TNKB seumur hidup, seperti yang telah diberlakukan Ke KTP.

“Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali saja seumur hidup. Seperti KTP, supaya tidak membebani Kelompok,” ujar Sarifuddin, dikutip Bersama YouTube CNN Indonesia.

“Lantaran ini kan hanya Sebagai kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa tapi biayanya sangat luar biasa, dan itu dibebankan kepada Kelompok,” ujarnya lagi.

Sarifuddin mengusulkan jika terjadi Pelanggar berkendara, SIM hanya perlu dilubangi sebagai tanda. Setelahnya mencapai limit tertentu kepemilikannya bisa dicabut.

“Kalau terjadi Pelanggar cukup dibolongi aja, tiga kali dibolongi sudah. Tidak perlu lagi sekian tahun bisa Merasakan lagi SIM,” tambahnya.

Sarifuddin juga meminta Ke Korlantas Sebagai mengkaji persoalan ini dan melakukan evaluasi.

“Dari Sebab Itu jangan ada perpanjangan gitu lho, supaya meringankan beban Kelompok yang Untuk Situasi yang sangat susah seperti Di ini,” tutupnya.

[Gambas:Video CNN]