Pro-Kontra Izin Tambang, PP Muhammadiyah Bicara Redistribusi Aset yang Dikuasai Oligarki

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna memandang Muhammadiyah harus memanfaatkan tawaran izin usaha pertambangan khusus Bagi memulihkan masalah lingkungan. FOTO/DOK.MPI

JAKARTA – Kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Merasakan tawaran izin usaha tambang Bersama pemerintah menimbulkan pro dan kontra. Muhammadiyahakan menyampaikan keputusan mengenai tawaran konsesi lahan Bagi ormas keagamaan usai Konsolidasi Nasional Ke Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, Situasi karut-marutnya dunia pertambangan Indonesia Di ini banyak dikeluhkan Bersama Komunitas. Lahan tambang banyak dikuasai Bersama oligarki ekonomi dan politik.

“Saya melihat adanya kebutuhan mendesak Bagi redistribusi aset dan akses pemanfaatan Pada lahan-lahan yang dikuasai Bersama oligarki,” kata Mukhaer Untuk keterangan yang Diberikan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/7/2024).

Direktur Inisiatif Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah Ke bumi Untuk mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. Sebab itu, Mukhaer mengatakan, meski tidak ada makan siang yang gratis, dirinya memandang PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini Bagi memulihkan keadaan.

“Terlepas Bersama ‘tidak ada makan siang gratis’ Bersama Aturan Pemerintah Pada PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat Bagi memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!” kata Mukhaer.

Mukhaer mengungkapkan Bersama mengutip Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 30. Untuk ayat tersebut, Tuhan berfirman Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) Ke bumi itu, manusia yang Berencana membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.

“Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan ‘cuci tangan’ Bagi menyelesaikan masalah itu? Ke mana fungsi kekhalifaan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat Supaya bebas Bersama tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?” katanya.

Ia mengajak seluruh Komunitas Bagi Membahas peran aktif Untuk memperbaiki Situasi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah Ke bumi. “Bersama centang-perenangnya Situasi pertambangan Di ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, Penyalahgunaan Jabatan, dan lembaran dunia hitam yang lain,” ujar Mukhaer.

“Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan Bagi selalu suci, Sambil, manusia sebagai khalifah, ia harus siap salah dan bertanggung jawab,” kata Mukhaer.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Pro-Kontra Izin Tambang, PP Muhammadiyah Bicara Redistribusi Aset yang Dikuasai Oligarki